Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan pajak tahun ini dapat tumbuh 16,8 persen dibandingkan realisasi penerimaan pada 2016. Untuk mencapai target itu, pemerintah membentuk tim reformasi perpajakan.
"Untuk bisa membangun dasar yang lebih kuat dari sisi sumber daya manusia, teknologi informasi, proses bisnis, dan juga peraturan perundang-undangan," kata Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2017 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Februari 2017.
Pada 2017, menurut Sri Mulyani, penerimaan pajak masih menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah. Namun, ia optimistis pertumbuhan sektor manufaktur dan perdagangan tahun ini akan menjadi pendorong utama peningkatan penerimaan pajak.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan sektor jasa yang salah satunya merupakan sektor keuangan juga akan menjadi salah satu sumber penerimaan pajak. "Pertanian, pertambangan, dan perikanan kontribusinya masih rendah. Properti dan konstruksi masih jauh kontribusinya bagi pajak.”
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan Rp 1.498,87 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.307,67 triliun serta penerimaan bea dan cukai yang mencapai Rp 191,2 triliun.
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi
1 hari lalu
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.
