TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) belum menentukan sikap siapa calon presiden yang akan didukung. Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan dukungan resmi akan disampaikan setelah adanya kepastian siapa saja pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada 9 Juli mendatang.
“Kami baru akan melakukan rapat bersama dan menentukan sikap setelah pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum,” kata Sofjan saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 Mei 2014. Namun Sofjan buru-buru menambahkan, “Kalau saya sendiri lebih pro-Jokowi.”
Seperti diketahui, saat ini mengerucut dua pasangan yang akan maju dalam pemilihan presiden. Prabowo dan Hatta Rajasa--meskipun belum resmi mendeklarasikan diri--sudah memperlihatkan sinyal akan maju dalam pemilihan presiden mendatang dengan datang ke Istana menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hatta pun memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. (Baca: Prabowo-Hatta Bukan Pasangan yang Dinanti Pasar)
Adapun calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, belum memutuskan siapa pendampingnya dalam pilpres nanti. Beberapa nama, seperti Jusuf Kalla dan Abraham Samad, disebut sebagai calon kuat pendamping Jokowi. (Baca: Cermati Pasangan Capres, Investor Wait and See)
Adapun nama Hatta Rajasa tak terlalu disambut oleh sebagian pengusaha. Pasalnya, rekam jejak Hatta selama menjadi Menteri Koordinator Perekonomian selama ini dinilai tak sejalan dengan kepentingan dunia usaha.
“Kebijakan ekonomi Hatta tidak berjalan seperti kebijakan pangan. Apalagi persoalan larangan ekspor mineral sangat mempengaruhi dan berpotensi membuat pengusaha bangkrut,” ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Natsir Mansyur.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
2 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
