TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan dalam pemerintahan baru untuk menangani hal-hal terkait properti dan urban. Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan segera digantikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto yang telah memenangkan pemilihan presiden.
"Jadi dari segi kementerian itu memang tentu saja kami tahu ada keterbatasan dari segi nomenklatur yang ada, tapi ada beberapa memang masukan dari segi misalnya kita tidak memiliki kementerian yang fokus pada properti atau perumahan," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024.
Apindo berharap menteri serta Kementerian Perumahan dan Perkotaan dalam pemerintahan baru dapat menangani perumahan dan hal-hal terkait properti seperti real estate.
"Jadi ini salah satu yang sangat spesifik yang kami ajukan kepada pemerintahan baru. Apakah itu bentuknya kementerian atau badan seperti apa, pada dasarnya kita melihat daripada cakupan pekerjaan yang menurut kami masih perlu untuk diperhatikan," kata Shinta.
Dirinya juga menambahkan, Kementerian Perumahan dan Perkotaan juga dinilai perlu ada karena untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perkotaan atau urban.
"Karena itu merupakan usulan kami, karena penanganan dari segi perkotaan juga penting untuk diperhatikan. Jadi kami mengusulkan kedua hal ini digabungkan yakni properti dan urban tersebut menjadi satu kementerian," kata Shinta.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang PUPR Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Insannul Kamil mengapresiasi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Hal tersebut harus didorong bersama-sama realisasinya oleh semua pihak.
"Program tiga juta rumah ini menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar," katanya.
Insannul Kamil menyebutkan bahwa regulasi dan tata kelola menjadi faktor kunci untuk mewujudkan program tersebut.
"Karena regulasi menjadi faktor kunci, banyak kebijakan terkait perumahan yang kurang akselerasinya karena tantangan terbesar dalam hal ini adalah regulasi. regulasi ini membutuhkan perubahan dari cara biasa ke cara yang tidak biasa," ujarnya.
Terkait adanya wacana perlunya pembentukan badan atau kementerian khusus yang menangani perumahan dalam pemerintah baru, Insannul Kamil mengatakan bahwa kedua wacana tersebut dapat mempercepat program perumahan bagi rakyat.
"Apakah nanti kajiannya bahwa pembentukan badan atau kementerian khusus perumahan yang lebih tepat pastinya akan ada kajian untuk hal tersebut, namun kedua wacana ini dapat mengakselerasi program tiga juta rumah bagi rakyat. Kalau dengan cara yang sekarang, sepertinya untuk program tiga juta rumah kita harus meningkatkan (improve) cara karena targetnya lebih besar. Tata kelola harus berubah," katanya.
Pilihan Editor: Pabrik Sepatu Bata Gulung Tikar, Berikut Perjalanan Bisnisnya di Indonesia
