TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan masih mencari model penyaluran untuk program pencegahan stunting. Budi menyebut, Kemenkes mempunyai anggaran Dana Alokasi Khusus atau DAK Non Fisik sebesar Rp 1,9 triliun untuk pemberian makanan tambahan (PMT) ke seluruh puskesmas.
Namun, terdapat permasalahan seperti birokrasi yang menghambat penyaluran dana tersebut agar efektif dan efisien. “Karena pemerintah ada birokrasinya kan. Dan kaku kan birokrasi ini, spending-nya kemana, mesti seperti apa pelaporannya,” kata dia di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024.
Oleh karena itu, Kemenkes bekerjasama dengan Apindo lewat Program Gerakan Anak Sehat - Kolaborasi Inklusif Pengusaha Indonesia Atasi Stunting (GAS-KIPAS STUNTING APINDO). Melalui program itu, Apindo turut berkontribusi mencegah stunting yang berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi.
Baik Kemenkes dan Apindo akan saling belajar dan membandingkan besaran anggaran yang keduanya miliki. Lalu, bagaimana perbandingan hasil yang telah mereka implementasikan dengan anggaran tersebut. Terutama pihak swasta yang memiliki efisiensi dan kecepatan yang jauh lebih baik.
Budi sendiri mengaku kaget setelah mempelajari model dari Apindo. Sebab hasil penurunan stunting lewat program itu menurun drastis. “Padahal dengan anggaran (Apindo), yang buat saya, jauh di bawah anggaran yang sudah kami (Kemenkes) punya,” ucapnya.
Pada acara tersebut, Apindo melaporkan hasil tahap awal pilot project mereka di Kabupaten Bogor, Kota Serang, dan Kabupaten Purbalingga. Di mana ada 2.300 penerima manfaat di 35 puskesmas. Menurut catatan mereka, terjadi penurunan prevalensi kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu menyusui dari 33,4 persen menjadi 13,9 persen.
Lalu, pada ibu hamil terjadi penurunan dari 19,6 persen menjadi 9 persen, serta penurunan prevalensi stunting dari 26,4 persen menjadi 16,3 persen. Sedangkan, dilansir dari laman resmi Apindo, mereka menargetkan jangkauan lebih dari 150.000 penerima manfaat pada tahun 2024. Penerima itu tersebar di lebih dari 1.000 Posyandu di seluruh Indonesia, khususnya di 14 provinsi prioritas penurunan prevalensi stunting nasional.
Budi menegaskan, Kemenkes memiliki anggaran yang banyak tapi belum menemukan model yang tepat. “Begitu kita lihat modelnya sudah ketemu, gimana bisa nurunin ini, sekarang tinggal di-replicate,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta mengatakan akan segera mengakselerasi pembagian program yang diambil oleh Kemenkes. “Ini bisa kami jadikan satu model yang efektif, yang bisa mempercepat untuk scaling up,” ujar Shinta. Ia menegaskan, Apindo akan mulai ekstensifikasi program tersebut pada awal Juni 2024.
Pilihan Editor: Pabrik Sepatu Bata Gulung Tikar, Berikut Perjalanan Bisnisnya di Indonesia
