TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani yang salah menyebut singkatan dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Sri Mulyani sebelumnya menyebut tim ini dengan singkatan PP2DD.

Airlangga berkelakar fenomena ini merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam membuat singkatan dari program. Salah satu keberhasilan pemerintah dalam membuat program adalah membuat singkatan. "Jadi memang bikin singkatan itu bikin semua kita tidak hafal programnya,” kata Airlangga dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024.

Dalam presentasinya, Airlangga mengatakan ada 480 pemerintah daerah yang telah menerapkan elektronifikasi transaksi digital secara menyeluruh. Dia menyebut data ini berdasarkan hasil asesmen Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) per semester I 2024 yang sebesar 87,9 persen.

“Tadi sudah disampaikan, sekarang sudah 87,9 persen atau 480 pemda, dan tentunya ini yang harus ditingkatkan kembali,” kata Airlangga.

Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut jumlah itu melebihi target Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Pada 2024, Satgas telah menetapkan ada 85 persen pemerintah daerah yang menerapkan elektronifikasi dalam transaksi digital.

Sementara itu, Airlangga menyebut ada 480 pemerintah daerah (pemda) sudah berada dalam level digital, sedangkan 49 pemda di level maju dan 16 pemda masih di level berkembang.

“Untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100 persen pemda dapat mencapai level digital,” kata Airlangga.

Selanjutnya: Sri Mulyani: Regulasi Rumit Beban bagi Ekonomi dan Masyarakat....

<!--more-->

Sri Mulyani: Regulasi Rumit Beban bagi Ekonomi dan Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlu adanya digitalisasi dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dia menyebut langkah ini untuk memberikan pelayanan masyarakat secara efisien dan terintegrasi.

Sri Mulyani menyebut sepertiga APBN yang ditransfer ke APBD perlu transparansi. “Mereka (APBD) mampu meningkatan kinerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan selalu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur digital. Langkah ini disebut untuk menghindari middle income trap dan bisa mencapai negara dengan penghasilan tinggi.

"Middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat," kata dia.

Sri Mulyani menyebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga telah diatur soal sinkronisasi ini. Dia menyebut harmonisasi birokrasi seperti ini juga akan berdampak pada sistem keuangan negara.

"Kalau ini birokrasinya berdampak ini uangnya juga berdampak. Jadi semuanya simultan, sama di dalam arah yang ingin kita capai," kata dia.

Selanjutnya: Selain itu, Sri Mulyani mengatakan kementeriannya....

<!--more-->

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan kementeriannya saat ini juga sedang menyusun konsolidasi keuangan bagi pemerintah daerah secara nasional. Dia menyebut langkah ini untuk menentukan standar yang sama dalam laporan keuangan daerah.

“Berdasarkan bagan akun standar tersebut, penyajian informasi dari daerah ke nasional serta melakukan pemantauan, evaluasi,” kata dia.

Sri Mulyani menyebut penyelarasan program dari pemerintah pusat dan daerah juga penting dilakukan. Selain akan menghasilkan sinergi, Sri Mulyani mengatakan langkah ini juga penting bagi akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan.

“Kalau program di nasional adalah ketahanan pangan, energi, dan penurunan stunting, itu harus disinkronkan di daerah. Di daerah munculkan kegiatan dan catatan atau keluaran. Ini kemudian akan memberi dampak kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat,” kata dia.

Oleh karena itu, Bagan Akun Standar (BAS) yang tengah disusun juga akan dikombinasikan dengan platform digital. Dia menyebut langkah ini akan menciptakan statistik keuangan yang selaras.

“Tujuannya untuk kita bisa menciptakan statistik keuangan daerah dan laporan keuangan nasional secara selaras, terkonsolidasi,” kata Sri Mulyani.

Pilihan Editor: 6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun