Faisal Basri Salah Seorang Pendiri INDEF, Berikut Profil Institute for Development of Economics and Finance

Minggu, 8 September 2024 10:07 WIB

Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat politik Faisal Basri, meninggal pada Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta. Berita duka ini diterima Tempo melalui pesan dari keluarga yang sampai ke redaksi pada pagi hari.

Faisal Basri meninggalkan istri, Syafitrie Nasution, serta tiga anaknya, yaitu Anwar Ibrahim Basri, Siti Nabila Azuraa Basri, dan Muhammad Attar Basri. Rumah duka berada di Kompleks Gudang Peluru Blok A 60, Jakarta Selatan.

Faisal Basri pernah menjabat sebagai Ketua STIE Perbanas Jakarta pada 1999 hingga 2003, dan ia juga mendirikan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada 1995.

Didik J Rachbini, ekonom senior dari INDEF, mengenang Faisal Basri sebagai seorang yang idealis dan berintegritas, memperjuangkan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan di bidang ekonomi dan politik Indonesia.

"Kita kehilangan Faisal Basri, ekonom pendiri Indef sudah dikenal luas, sosok yang idealis dan sangat berintegritas. Faisal sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik," kata Didik, dilansir dari Antara.

Advertising
Advertising

Profil INDEF

Dilansir dari indef.or.id, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta. Aktivitas INDEF diantaranya melakukan riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian INDEF diharapkan menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi dan kepekaan publik pada proses pembuatan kebijakan publik. INDEF turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah sebuah lembaga riset independen yang didirikan pada Agustus 1995 di Jakarta. Kegiatan utama INDEF meliputi riset dan kajian terkait kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian yang dilakukan INDEF bertujuan untuk mendorong perdebatan kebijakan, meningkatkan partisipasi publik, serta menyadarkan masyarakat tentang proses pembuatan kebijakan publik. INDEF juga berkontribusi dalam mencari solusi terbaik untuk berbagai masalah ekonomi dan sosial di Indonesia.

Visi INDEF adalah menjadi lembaga riset terdepan dalam bidang ekonomi dan keuangan, dengan menyediakan analisis yang akurat dan objektif serta informasi penting terkait isu-isu pembangunan guna menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat.

Misi INDEF adalah melakukan penelitian dan studi kebijakan terkait masalah ekonomi dan keuangan dengan tujuan memfasilitasi debat publik, menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan implementasi kebijakan publik.

Yayasan LPEK-INDEF bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, dan sosial kepada masyarakat. Selain itu, yayasan ini juga berupaya mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan di sektor-sektor tersebut di masa depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LPEK-INDEF melakukan berbagai kegiatan, seperti menyelenggarakan penelitian kebijakan ekonomi dan keuangan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga lain. INDEF juga aktif dalam diskusi kebijakan publik melalui berbagai media, termasuk artikel, opini, talkshow, konferensi pers, media sosial, dan lainnya. Selain itu, INDEF juga mengadakan pelatihan analisis kebijakan publik untuk mahasiswa, LSM, wartawan, dan masyarakat umum.

INDEF mempublikasikan hasil analisis kebijakan dalam berbagai format dan kegiatan, dengan tujuan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Yayasan LPEK-INDEF telah bekerjasama dengan berbagai lembaga donor, seperti Asia Foundation dan Ford Foundation, serta mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri.

SUKMA KANTHI NURANI | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Mahfud Md Pernah Menunjuk Faisal Basri Jadi Satgas TPPU Bongkar Kasus Impor Emas Senilai Rp 189 Triliun

Berita terkait

Australia dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Dua Arah

2 hari lalu

Australia dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Dua Arah

Australia dan Indoensia memperkenalkan strategi jalur praktis untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

2 hari lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

2 hari lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

2 hari lalu

Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Indonesia kini menghadapi sinyal krisis ekonomi. Perlu intervensi Bank Indonesia

Baca Selengkapnya

Indonesia dan Peru Dorong Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas IP-CEPA

3 hari lalu

Indonesia dan Peru Dorong Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas IP-CEPA

Indonesia dan Peru sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Perdagangan dan Ekonomi Komprehensif kedua negara

Baca Selengkapnya

Pengertian Credit Scoring dan Dampaknya bagi UMKM?

4 hari lalu

Pengertian Credit Scoring dan Dampaknya bagi UMKM?

Credit scoring adalah metode penilaian yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menentukan kelayakan kredit UMKM.

Baca Selengkapnya

Ekonom Nilai Penerbitan Izin Ekspor Pasir Laut di Sisa Pemerintahan Jokowi Penuh Misteri

5 hari lalu

Ekonom Nilai Penerbitan Izin Ekspor Pasir Laut di Sisa Pemerintahan Jokowi Penuh Misteri

Penerbitan izin ekspor pasir laut di sisa masa bakti Jokowi bisa dibaca sebagai upaya pemerintah tidak lagi peduli pada prinsip good governance.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

5 hari lalu

Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, yang akan diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 27,5 Triliun dari Lokapasar, Pinjol hingga Kripto

5 hari lalu

Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 27,5 Triliun dari Lokapasar, Pinjol hingga Kripto

Sejak 2022 hingga Agustus 2024 pemerintah telah menarik pajak ekonomi digital mencapai Rp 27,5 triliun. Sumbernya dari lokapasar, krripto, pinjol hingga dari sistem informasi pengelolaan pajak atau SIPP

Baca Selengkapnya

Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

5 hari lalu

Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

Wacana Subsidi tiket KRL berbasis NIK mengemuka usai Menhub Budi Karya. Diskusi INDEF bahas dalam diskusi Kelas Menengah Turun Kelas.

Baca Selengkapnya