TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengadakan pertemuan di kantornya pada Selasa, 27 Agustus 2024, dengan sejumlah mantan Menko Perekonomian dan pejabat lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas potensi kelas menengah di Indonesia.

Lima mantan Menko yang hadir di antaranya adalah Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, yang menjabat pada periode 2001-2004; Aburizal Bakrie periode 2004-2005; Sri Mulyani yang menjabat sebagai Plt Menko pada Mei-Agustus 2008; Chairul Tanjung pada Mei-Oktober 2014; dan Darmin Nasution periode 2014-2019. Selain itu, hadir pula Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, serta Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani.

Setelah pertemuan tertutup, mereka berbicara kepada wartawan. Airlangga menekankan bahwa kelas menengah sangat penting sebagai pendorong utama perekonomian, meskipun jumlahnya menurun sejak pandemi COVID-19. “Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, ini sebagai scaring effect, di mana ini diharapkan bisa diperbaiki ke depannya,” kata Airlangga, selepas diskusi Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045 di kantornya, Selasa, 27 Agustus 2024.

Upaya menjaga kelas menengah

Menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk melalui beberapa program seperti perlindungan sosial, insentif pajak, Prakerja, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mengenai insentif pajak, Airlangga menjelaskan bahwa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan telah ditingkatkan dari sebelumnya 50 persen menjadi 100 persen hingga Desember 2024. Keputusan ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Peraturan Menteri Keuangannya sedang disiapkan oleh Menteri Keuangan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dari semula 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit. Kedua kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelas menengah dan mendorong sektor konsumsi.

Daya beli masyarakat kelas menengah turun

Indonesia telah mengalami deflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa, selama tiga bulan berturut-turut. Meskipun ini tampaknya menguntungkan konsumen, deflasi yang berlangsung lama bisa menjadi tanda penurunan ekonomi. Salah satu risiko yang muncul adalah efek spiral, di mana penurunan harga menyebabkan turunnya permintaan, yang pada gilirannya menurunkan daya beli dan menyebabkan penurunan harga lebih lanjut.

Didik J. Rachbini, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengingatkan bahwa deflasi mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat. Bagi konsumen, deflasi ini menguntungkan karena harga barang menjadi lebih murah. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa banyak konsumen menunda pembelian atau tidak mampu mengkonsumsi secara normal.

Di sisi lain, daya beli masyarakat kelas menengah juga mengalami penurunan. Rangga Cipta, Chief Economist Mandiri Sekuritas, menjelaskan bahwa setelah pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia mulai pulih dan kembali normal. Kelompok yang mendorong pemulihan ekonomi adalah kelas menengah dan atas. Namun, daya beli kelas menengah justru menurun.

“Setelah reopening ini justru kelas menengah itu mulai lambat, ada isu sektor manufaktur yang mulai terdapat pelambatan global,” kata Rangga Rabu, 7 Agustus 2024.

Rangga menambahkan bahwa kombinasi dari kondisi tersebut menyebabkan konsumsi kelas menengah melambat dan stagnan, berbeda dari kelas bawah yang tetap dalam posisi stagnan namun menerima bantuan sosial dari pemerintah. Penurunan daya beli kelas menengah sudah terlihat saat perayaan Idul Adha pada Juni 2024.

Kelas menengah dapat didefinisikan dengan beberapa pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama adalah relatif, di mana kelas menengah diukur berdasarkan okupansi, baik dari sisi pendapatan maupun konsumsi, dengan rentang pendapatan antara 75 dan 125 persen dari median pendapatan per kapita masyarakat.

Pendekatan kedua adalah absolut, yang mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pendapatan atau pengeluaran konsumsi. Menurut ekonom India, Surjit Bhalla, kelas menengah adalah mereka yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp62 juta dalam ukuran paritas daya beli. Pendekatan ketiga adalah hybrid atau campuran, yang membedakan kelas menengah di negara berkembang dengan di negara maju.

SUKMA KANTHI NURANI | ILONA ESTHERINA | HAURA HAMIDAH | RACHEL FARADIBA REGAR

Pilihan Editor: Daya Beli Masyarakat Disinyalir Menurun, Apa Saja Faktornya?