Unjuk Rasa Kawal Putusan MK Pengaruhi Distribusi Logistik

Sabtu, 24 Agustus 2024 21:03 WIB

Sejumlah anggota Polri bersiaga mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak revisi UU Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Logistik Indonesia menanggapi adanya demo kawal putusan MK atau Mahkamah Agung, turut berpengaruh terhadap kelancaran distribusi logistik. Hambatan pengiriman logistik terjadi karena pengarahan massa cukup besar ke jalan-jalan utama.

"Yang jelas kalau demo ini kan seperti biasa, pengerahan massa cukup besar, ya. Dalam arti akan memakai jalan-jalan besar, nah itu sangat berdampak khususnya di kota-kota besar," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Nur Iman, saat dihubungi pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Eskalasi demo kawal putusan MK terjadi di berbagai kota, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar, dan kota-kota besar lainnya. Klimaks unjuk rasa ini berpusat di gedung pemerintahan maupun Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 22 Agustus lalu.

Menurut Nur, aksi besar itu dimulai pada Kamis lalu. Jumlah massa pun sangat banyak. Sehingga demo dengan jumlah massa yang sangat besar memicu kemacetan di jalanan. Kemacetan itu menyebabkan distribusi logistik mandek "Secara langsung pengiriman barang terhambat," ujarnya.

Dia mengatakan pengiriman jumlah logistik terbesar ke Pulau Jawa dan Sumatera. Di Pulau Jawa, pengiriman logistik terbesar terjadi dari arah Jawa Tengah ke Jawa Timur. "Khususnya Surabaya itu hub Indonesia timur untuk di luar antarpulau," kata Nur.

Advertising
Advertising

Aksi dengan jumlah massa besar, seperti demo kawal putusan MK, tak hanya distribusi barang melalui jalur darat terhambat, tapi distribusi logistik tak berjalan. Karena menurut Nur, beberapa alternatif pengiriman logistik menggunakan kendaraan umum dengan ukuran lebih besar.

"Dan bisa jadi beberapa mobil armada teman-teman itu dilakukan pembajakan untuk apa naik ke atas mobil," tutur Nur. Menurut dia, strategi mengatasi macetnnya distribusi logistik, biasanya dilakukan pengurangan jumlah armada pengiriman logistik.

Strategi pengurangan jumlah armada dilakukan setelah bisa membaca eskalasi unjuk rasa. Menurut Nur, biasanya mengirim logistik menggunakan dua mobil, saat aksi unjuk rasa, pengiriman logistik dilakukan menggunakan satu mobil.

"Pertama kita mengurangi apa armada yang jalan ke lapangan. Kedua, mencari jalur alternatif yang lain, misalnya kalau satu rute biasanya untuk 2 mobil, jadi 1 mobil gitu," ujar dia.

Dalam demonstrasi seperti kawal putusan MK yang menurunkan banyak massa, pengiriman logistik kurang berdampak jika dilakukan memakai kereta api. Alasannya ada beberapa jalur kereta api logistik yang sudah terhubung langsung ke pelabuhan. "Seperti Semarang, Surabaya, jadi enggak terlalu berdampak sih kalau menggunakan kereta api logisti," ucap dia.

Pilihan Editor: Awalnya Dukung Revisi UU Pilkada, Kini Sejumlah Parpol KIM Bilang Ikuti Putusan MK

Berita terkait

Terseret Kasus Gratifikasi dan TPPU Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh: Tidak Muncul Tiba-tiba

16 jam lalu

Terseret Kasus Gratifikasi dan TPPU Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh: Tidak Muncul Tiba-tiba

Pada saat itu, Gazalba Saleh mengaku tidak tahu maksud pernyataan penyidik KPK perihal hakim agung yang 'bermain' dalam pengurusan perkara di MA.

Baca Selengkapnya

Penuntut Umum Tunjukkan Foto dan Chat Pribadi di Sidang Gratifikasi, Gazalba Saleh: Demi Mempermalukan Saya

16 jam lalu

Penuntut Umum Tunjukkan Foto dan Chat Pribadi di Sidang Gratifikasi, Gazalba Saleh: Demi Mempermalukan Saya

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menyebut JPU KPK sengaja mempermalukannya.

Baca Selengkapnya

Dituntut 15 Tahun Penjara, Gazalba Saleh Sebut Tuntutan Jaksa KPK Sebagai Balas Dendam

18 jam lalu

Dituntut 15 Tahun Penjara, Gazalba Saleh Sebut Tuntutan Jaksa KPK Sebagai Balas Dendam

Dalam pembelaannya, Gazalba Saleh menyatakan tidak terima atas tuntutan Jaksa KPK dan membandingkannya dengan perkara gratifikasi lain.

Baca Selengkapnya

Perempuan Prancis Demo, Dukung Nenek 72 Tahun yang Diperkosa Ratusan Kali

2 hari lalu

Perempuan Prancis Demo, Dukung Nenek 72 Tahun yang Diperkosa Ratusan Kali

Ratusan perempuan di Prancis memprotes pemerkosaan yang dilakukan terhadap Gisele Picolot, perempuan 72 tahun.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Novel Baswedan Soal Putusan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK

4 hari lalu

Tanggapan Novel Baswedan Soal Putusan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK

MK menolak uji materi yang dilayangkan Novel Baswedan dkk ihwal batas minimal Capim KPK. Begini kata Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

Kunci Pertamina International Shipping Perkuat Logistik Nasional

5 hari lalu

Kunci Pertamina International Shipping Perkuat Logistik Nasional

Logistik yang efektif dan efisien, koordinasi rantai pasokan, dan strategi mengatasi ketidakpastian eksternal disebut menjadi kunci utama PIS sebagai urat nadi virtual atau virtual pipeline dalam pengangkutan dan pengantaran energi di seluruh penjuru kepulauan.

Baca Selengkapnya

4 Eks Pegawai Korban TWK Tak Lolos Seleksi Capim KPK, IM57+ Masih Berharap Pada Putusan MK

5 hari lalu

4 Eks Pegawai Korban TWK Tak Lolos Seleksi Capim KPK, IM57+ Masih Berharap Pada Putusan MK

IM57 + berharap putusan MK memberik kesempatan 12 mantan pegawai KPK di bawah usia 50 bisa mendaftar capim KPK tahun ini.

Baca Selengkapnya

Kata MA Soal DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

6 hari lalu

Kata MA Soal DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

Juru Bicara MA Suharto mengatakan calon hakim agung itu sejatinya hanya untuk mengganti hakim agung yang purnabakti.

Baca Selengkapnya

Alasan Rapat Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung yang Diajukan KY

6 hari lalu

Alasan Rapat Paripurna DPR Tolak Usulan 12 Calon Hakim Agung yang Diajukan KY

Komisi III DPR menemukan dua dari 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM terbukti tidak memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Maraknya Kotak Kosong di Pilkada 2024

8 hari lalu

Ragam Tanggapan atas Maraknya Kotak Kosong di Pilkada 2024

TII menyebut Fenomena kotak kosong di Pilkada 2024 mencerminkan kegagalan partai mempersiapkan kader yang kompeten.

Baca Selengkapnya