TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan underground economy atau ekonomi bawah tanah menjadi hambatan Indonesia untuk menjadi negara maju. Banyak barang-barang impor yang masuk Indonesia tak terdata sehingga menimbulkan kerugian negara.

Menurut Zulhas, jumlah barang impor ilegal yang tak terdata itu mencapai 35–40 persen. Dengan masuk tak melalui jalur resmi, negara kehilangan pemasukan pajak dari aktivitas impor itu. Menurut dia, hal itu yang mengakibatkan rasio pajak Indonesia tergolong rendah.

“Kalau tax ratio kecil, pendapatan negara sedikit, bagaimana kita membangun?” kata Zulhas saat membuka Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.

Karena itu, Zulhas bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait dan asosiasi pengusaha membentuk Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Sejak terbentuk satu bulan silam, satgas ini telah tiga kali mengungkap temuan impor ilegal.

Zulhas mencontohkan negara-negara lain di Asia yang telah menjadi negata maju. Menurut dia, Jepang, Korea Selatan, dan Cina tak mungkin membiarkan impor ilegal memasuki kawasan mereka. Karena mampu menjaga pasar domestiknya dari serbuan impor ilegal, negara-negara itu menjadi maju.

"Kalau rumah kita kemasukan, kebobolan banyak, bagaimana kita bisa maju?” kata dia.

Dalam pemusnahan impor ilegal di kantornya, Senin, 19 Agustus 2024, Zulhas menuturkan penyitaan barang impor ilegal akan terus dilakukan untuk mendukung target presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi 7–8 persen dan peningkatan rasio pajak.

Untuk mencapai target itu, dia mengatakan negara harus membenahi ekonomi bawah tanah. Menurut Zulhas, persentase barang-barang ilegal yang dia sebut ekonomi bawah tanah itu mencapai 35–40 persen. “Kalau ini bisa kita atasi, bisa kita tertibkan, maka peneapatan negara akan meningkat, tax ratio kita akan meningkat,” kata dia.

Pilihan Editor: Prabowo Sempat Ramai Dikabarkan akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Faisal Basri: Jangan Main-Main