Sri Mulyani Sebut Rasio Utang RI terhadap PDB Termasuk Terendah di Antara Negara ASEAN dan G20
Reporter
Antara
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Selasa, 20 Agustus 2024 21:12 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah menjaga rasio utang terkendali selama tahun anggaran 2023. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan pembiayaan non-utang melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Pemerintah, kata Sri Mulyani, telah mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. "Risiko utang pemerintah pada 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali,” tuturnya di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.
Bendahara Negara itu menjelaskan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari 39,7 persen pada 2022 menjadi 39,2 persen pada 2023. Turunnya rasio utang terhadap PDB itu yang kemudian membuat Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN maupun G20 dengan rasio utang terendah.
Selain itu, Sri Mulyani memaparkan pemerintah menggunakan SILPA untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban pemerintah. Adapun SAL dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban yang tertunda.
“SAL juga digunakan untuk menstabilkan yield (imbal balik) SBN (Surat Berharga Negara) agar kita tidak terdampak saat dinamika market atau pasar surat berharga bergejolak akibat dampak global,” ucapnya.
Lebih jauh, Sri Mulyani menyebutkan penggunaan SAL Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 35 triliun. Dengan begitu, tersisa SILPA senilai Rp 19,38 triliun. Artinya, angka tersebut turun signifikan ketimbang penggunaan SAL tahun sebelumnya yang mencapai Rp 130,6 triliun.
Sri Mulyani menilai penurunan itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR agar APBN menjadi lebih efektif dan efisien. "Serta menghasilkan besaran SILPA yang optimal."
Sementara itu, kata Sri Mulyani, sisa anggaran yang belum digunakan menjadi sumber pembiayaan serta cadangan likuiditas (liquidity buffer) untuk APBN pada tahun berikutnya.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Pamerkan 9 Prestasi Pemerintah dalam Pengelolaan Anggaran 2023, Apa Saja?
