TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mengkritik penunjukan Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia menyebut penunjukan ulang itu demi kepentingan pemerintah membagikan konsesi tambang.

"Saya tidak tahu apa yang terjadi Pak Tasrif, tapi ini (penunjukan Bahlil) kan memperlancar proses penguasaan tambang, termasuk bagi-baginya nanti ke siapa aja,” kata Faisal dalam diskusi Indef bertajuk Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa yang dipantau Tempo secara daring pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Faisal mengungkit kebijakan pemerintah membagikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Menurut dia, ormas yang menerima konsesi itu tak hanya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ormas-ormas lain juga mengantre kado cuma-cuma dari pemerintah ini.

Pembagian konsesi tambang kepada oemas keagamaan ini tak dilakukan melalui lelang seperti layaknya pemberian kepada badan swasta, tapi dengan penunjukan. Faisal menyebut cara ini termasuk merupakan perusakan tatanan yang terjadi di Indonesia. “Tatanannya dirusak, kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu," kata dia.

Bahlil Lahadalia resmi menerima jabatan sebagai Menteri ESDM dari Arifin Tasrif. Presiden Joko Widodo mengganti posisi Bahlil dari Menteri Investasi/BKPM ke ESDM menggantikan Arifin Tasrif pada Senin, 19 Agustus 2024.

Dalam sambutannya, Bahlil berjanji akan melanjutkan kinerja Arifin di Kementerian ESDM. Dia meminta agar jajaran pejabat di ESDM bisa bekerja sama dalam kepemimpinannya yang hanya tersisa dua bulan. "Saya akan melanjutkan apa yang dilakukan Pak Arifin secara baik dan penuh rasa tanggung jawab," kata Bahlil.

Bahlil menjadi satu di antara 3 menteri yang dilantik di Istana Negara oleh Jokowi. Jokowi juga mengangkat Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Laoly dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM menggantikan posisi Bahlil.

Selain itu, Jokowi juga mengagkat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Kepala Negara juga menunjuk Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pilihan editor: IESR Minta Bahlil Dorong Transisi Energi hingga Pensiun Dini PLTU