TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pengenaan cukai untuk makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini akan mengutip cukai dan membatasi GGL dalam makanan dan minuman.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan asosiasinya meminta pemerintah mengkaji ulang rencana ini. Dia menyebut pengenaan cukai ini bukan solusi untuk mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak pada masyarakat.

“Pengenaan cukai itu tidak ada gunanya,” kata Adhi dalam konferensi pers Asia Indonesia di Artotel, Senayan, Jakarta, pada Senin, 19 Agustus 2024.

Adhi mengatakan asosiasinya mendukung rencana pemerintah untuk mencegah penyakit tidak menular (PTM) melalui pembatasan gula, garam, dan lemak. Namun, ia tak setuju dengan pengenaan cukai terhadap makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak.

Dia mengatakan pemanis dalam makanan bukan satu-satunya penyebab penyakit tidak menular, tapi ada banyak makanan atau minuman lain.

“Kita kebanyakan makan nasi juga bisa diabetes. Kita sehari dijejali mangga pasti kencing manis juga,” kata dia.

Oleh karena itu, Adhi menyebut asosiasinya lebih memilih untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat tentang konsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi seimbang. Dia menyebut kesadaran konsumen ini lebih penting daripada pengenaan cukai.

“Saya kira yang penting harus sama-sama mengedukasi konsumen. Pembatasan diri sendiri, jangan diri sendiri tidak tahu batas,” kata dia.

Selanjutnya: Selain itu, rencana pemerintah untuk mengenai cukai terhadap makanan....

<!--more-->

Selain itu, rencana pemerintah untuk mengenai cukai terhadap makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak akan berdampak luas. Dia mengatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini akan berdampak tak hanya ke industri makanan.

“Ternyata isinya luar biasa, di luar dugaan. Bukan hanya industri makanan dan minuman, banyak industri lain akan terdampak luar biasa,” kata dia.

Menurut Adhi, aturan itu harus dijelaskan secara terang apa saja bahan yang bisa menyebabkan penyakit tidak menular hasil dari konsumsi gula, garam, dan lemak. Dia mengatakan kalau tak didefinisikan akan berdampak ke jenis makanan yang luas.

“Itu harus didefinisikan. Itu mau makan apa coba. Itu sangat luar biasa. Itu pasal yang perlu dibahas lebih lanjut,” kata dia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan ini akan berdampak pada industri makanan. Aturan yang terbit pada pada 26 Juli 2024 itu akan mengutip cukai dan membatasi kadar gula, garam, dan lemak dalam makanan dan minuman.

Regulasi ini akan berdampak kepada para pelaku industri di sektor makanan dan minuman. Aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan ini akan mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak. Pemerintah pusat melalui aturan ini akan menentukan batas maksimal kandungan GGL dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Klausul lain dari regulasi ini, misalnya, pada pasal 195 mengatakan setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji, wajib memenuhi batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak. Selain itu, mereka juga wajib mencantumkan label gizi pada kemasan atau media informasi.

Pilihan Editor: Zulhas Terbitkan Aturan soal DMO Minyak Goreng Rakyat: Hanya Ada MinyaKita