TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan belanja negara tahun depan direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Hal ini ia sampaikan dalam rapat paripurna bersama DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024. Kepala negara merinci, nominal tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Pertama, Jokowi menyebutkan, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun. "Dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan," kata Jokowi. Anggaran tersebut juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun. Ia berujar, anggaran tersebut digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Sementara itu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun atau mencakup 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Lebih lanjut, Jokowi menuturkan, anggaran ketahanan pangan tahun depan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Adapun untuk pembangunan infrastruktur, Jokowi mengatakan pemerintah akan menganggarkan Rp 400,3 triliun. "Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," kata eks Gubernur Jakarta itu.

Terakhir, Jokowi berujar, pemerintah merencanakan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triiliun pada 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

Jokowi juga berpesan, pendapatan asli daerah mesti memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat. "Selain itu, harus memperkuat akses dan kualitas layanan publik," tuturnya.

Pilihan Editor: Mulai Hari Ini, Promo Tiket Kereta Api HUT ke-79 RI Hanya Bayar 79 Persen