Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

Reporter

Editor

Grace gandhi

Selasa, 16 Juli 2024 20:06 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Airlangga mengatakan pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hingga sejauh ini, Airlangga meminta para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar program dapat tepat sasaran. “Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujarnya.

Airlangga hari ini mengadakan pertemuan dengan tiga menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Advertising

Menteri KKP mengatakan pertemuan tersebut membahas soal kebijakan BBM. Dia pun menyebut tidak ada pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Jokowi mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa.

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu Luhut sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

ANTARA

Pilihan Editor: Gibran Mundur, Ada 24 Proyek di Solo yang Belum Selesai

Berita terkait

Ekonom Nilai Penerbitan Izin Ekspor Pasir Laut di Sisa Pemerintahan Jokowi Penuh Misteri

39 menit lalu

Ekonom Nilai Penerbitan Izin Ekspor Pasir Laut di Sisa Pemerintahan Jokowi Penuh Misteri

Penerbitan izin ekspor pasir laut di sisa masa bakti Jokowi bisa dibaca sebagai upaya pemerintah tidak lagi peduli pada prinsip good governance.

Baca Selengkapnya

Jokowi Canangkan Wanagama Nusantara, Hutan Pendidikan yang Dikelola UGM

2 jam lalu

Jokowi Canangkan Wanagama Nusantara, Hutan Pendidikan yang Dikelola UGM

Wanagama merupakan hutan pendidikan yang dikelola Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kawasan hutan serupa yang dicanangkan Presiden Jokowi di IKN

Baca Selengkapnya

Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

5 jam lalu

Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kerja sama kabinet di bawah Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 berjalan dengan bagus.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingatkan Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem, Rencana Kenaikan Tiket KRL Berbasis NIK Tunggu Presiden Baru?

5 jam lalu

Jokowi Ingatkan Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem, Rencana Kenaikan Tiket KRL Berbasis NIK Tunggu Presiden Baru?

Dirjen Perkeretaapian mengatakan, belum ada kepastian naik tidaknya tiket KRL, namun Jokowi mengingatkan menteri jangan buat kebijakan ekstrem.

Baca Selengkapnya

Budi Arie Klaim Transisi Pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo yang Terbaik Sepanjang Sejarah

5 jam lalu

Budi Arie Klaim Transisi Pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo yang Terbaik Sepanjang Sejarah

Proses transisi ke pemerintahan Prabowo dikawal langsung oleh Presiden Jokowi dengan penyampaian sejumlah arahan dalam sidang kabinet terakhir.

Baca Selengkapnya

Ketika Presiden Jokowi Lebih Senang Bertemu Ormas Ketimbang KPK

5 jam lalu

Ketika Presiden Jokowi Lebih Senang Bertemu Ormas Ketimbang KPK

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyebut Jokowi Lebih senang bertemu dengan Ormas daripada KPK.

Baca Selengkapnya

Begini Rancangan Hutan Wanagama Seluas 621 Hektare di IKN, Bakal Dikelola UGM

5 jam lalu

Begini Rancangan Hutan Wanagama Seluas 621 Hektare di IKN, Bakal Dikelola UGM

Presiden Jokowi menandatangani piagam penanda inisiasi rancangan hutan riset dan pendidikan seluas 621 hektare di IKN.

Baca Selengkapnya

Ini Bahaya Ekspor Pasir Laut yang Kembali Dihidupkan di Era Jokowi

5 jam lalu

Ini Bahaya Ekspor Pasir Laut yang Kembali Dihidupkan di Era Jokowi

Walhi membeberkan sejumlah dampak negatif yang timbul dari ekspor pasir laut. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Jokowi Banggakan Aguan Berani Bangun Hotel Bintang 5 di IKN

6 jam lalu

Jokowi Banggakan Aguan Berani Bangun Hotel Bintang 5 di IKN

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Konsorsium Nusantara - kumpulan investor dalam negeri yang dikepalai Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan dalam membantu pembangunan di IKN.

Baca Selengkapnya