TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengklarifikasi kritiknya terhadap pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Sebelumnya, pada Juli 2023, AHY memang menyebut pembangunan IKN kurang logis karena perekonomian Indonesia dan kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja.

"Ya, betul, saya tidak terbiasa untuk mengelak dari apa yang pernah saya sampaikand an yang saya sampaikan itu juga dengan niat yang baik," kata AHY di IKN, Rabu, 28 Februari 2024, dikutip dari rekaman audio yang dibagikan staf AHY.

Menurut AHY, Presiden Jokowi juga memahami kritik yang ia sampaikan saat itu. "Kami hanya mengingatkan, ketika itu ada masa recovery pasca Covid. Tapi setelah itu, semua telah diatasi, telah berakhir, dan Indonesia sudah bangkit. Ekonominya juga semakin menggeliat," tuturnya.

AHY lantas mengatakan, saat ini yang harus dilakukan adalah fokus pada investasi. Sebab, menurut dia, IKN merupakan mahakarya. Namun, pembangunannya tidak dengan menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

"Tapi dengan investasi yang kita alirkan, baik dari dalam maupun luar negeri," kata AHY.

Selanjutnya: Oleh karena itu, AHY mengatakan, Kementerian ATR/BPN juga....

<!--more-->

Oleh karena itu, AHY mengatakan, Kementerian ATR/BPN juga memiliki peran penting dalam urusan pertanahan. Ia mengatakan, dengan lahan yang clear and clean, investor memiliki keyakinan atas kepastian hukum atas tanah untuk usaha mereka.

AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menggantikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Pelantikan AHY pun menjadi momentum kembalinya Partai Demokrat ke barisan pemerintah, setelah hampir 10 tahun menjadi oposisi.

Sebelum merapat ke pemerintah, AHY pernah mengkritik pembangunan IKN, yang menurutnya, terlihat dipaksakan. Kritik itu ia sampaikan dalam pidato politiknya pada Jumat, 14 Juli 2023. Saat itu, putra sulung Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu juga menyebut ruang fiskal yang kian sempit, utang makin besar, dan investasi tidak mengalir deras seperti yang diharapkan.

AHY pun berpesan kepada anggota DPR untuk memberikan catatan kritis terhadap proyek IKN. Ia turut menegaskan bahwa Partai Demokrat sebenarnya tidak mempermasalahkan semangat membangun IKN. “Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus ‘pokoknya harus sekarang’,” ucap AHY.

Saat itu AHY menyebut kekhawatirannya berangkat dari masalah ekonomi rakyat yang perlu segera dicari solusinya. Ia khawatir jika proyek IKN tidak jadi, maka yang menderita adalah rakyat.

“Kita harus memilih saat ini. Di situlah mengapa kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat, kue ekonomi makin besar, makin banyak yang dibagi, termasuk buat infrastruktur, termasuk buat IKN,” ujarnya.

RIRI RAHAYU | TIM TEMPO

Pilihan Editor: KPPU Bentuk Tim Khusus untuk Investigasi Kenaikan Harga Beras