TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Erwan Agus Purwanto memastikan, pemerintahan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tetap bisa berjalan meski jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pertama kali ke ke IKN hanya 6.000 ASN.

Erwan mengatakan, jumlah ASN yang berangkat ke IKN pada tahap awal tidak menentukan berhasil atau tidaknya pemerintahan. Alasannya, pemerintahan saat ini dapat dilaksanakan secara hybrid, apalagi dengan adanya smart goverment yang terus digenjot oleh Kementerian PAN RB.

"Dengan smart governement, ASN yang ada di IKN akan didukung secara hybrid oleh ASN yang ada di mana-mana. Kolaborasi antara yang di Jakarta dan di daerah-daerah," ujar Erwan dalam keterangannya di Hotel Pullman, Jakarta Barat pada Rabu, 21 Februari 2024.

Erwan menyebut, pelaksanaan pemerintahan secara hybrid ini didukung Peraturan Presiden atau Perpres mengenai government technology yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Sesuai amanat aturan ini, Kemenpan RB tengah mempersiapkan platform goverment technology yang bernama INA Digital. Dengan platform ini, berbagai urusan pemerintahan dapat terpusat di satu platform saja. "Dengan cara kerja baru nanti akan menggunakan cara fisik maupun dengan platform smart government yang akan dikembangkan," ujar Erwan.

Selanjutnya: Menurut Erwan, saat ini platform INA Digital sedang dipersiapkan....

<!--more-->

Menurut Erwan, saat ini platform INA Digital sedang dipersiapkan oleh Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Erwan menyebut, platform ini akan segera diresmikan pada Maret atau April tahun ini.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya berencana memindahkan sekitar 11.916 ASN, namun total itu dipangkas menjadi 6.000 ASN. Menpan RB Azwar Anas menyebut, pemangkasan jumlah ASN ke IKN dilakukan karena ketersediaan tempat yang belum memadai.

Saat ini di IKN baru terdapat 47 tower, di mana satu tower berisi 60 unit tempat hunian untuk ASN, TNI/Polri, eselon I dan lainnya. "Total tadinya yang pindah 11.916, tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000, maka nanti 6.000 orang dulu yang akan pindah," ujar Azwar Anas pada Selasa, 21 Februari 2024.

Tak hanya pengurangan jumlah, waktu pemindahan ASN yang seharusnya terjadi pada Juli mundur hingga setelah Agustus 2024. Azwar Anas mengatakan, alasan pengunduran waktu pindah ASN karena kawasan tersebut sebagian tempatnya akan digunakan untuk upacara perayaan 17 Agustus 2024.

YOHANES MAHARSO | ANTARA

Pilihan Editor: OJK Resmi Cabut Izin BPR Bank Purworejo, Jadi yang Kelima Sejak Awal 2024