Usai Pemilu 2024, Bos OJK Sebut Investor Tak Lagi Wait and See

Rabu, 21 Februari 2024 15:24 WIB

Tangkapan virtual Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2023, di Jakarta, Selasa 5 September 2023. ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan sektor jasa keuangan Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang positif pada 2023.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi berada dalam periode wait and see.

“Indonesia tidak dalam periode wait and see seperti yang kerap didengungkan sebelum Pemilu,” ujar Mahendra dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di The St. Regis, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

Menurut dia, Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru saja dilakukan pada pekan lalu dengan tingkat partisipasi sekitar 80 persen atau sekitar 164 juta pemilih, telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sekaligus negara presidensial terbesar di dunia.

“Selain itu, Pilpres Indonesia dilakukan terbuka dan langsung dibandingkan Amerika Serikat yang dilakukan electoral college atau perwakilan negara bagian,” tuturnya.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Mahendra berharap, Pemilu 2024 ini dapat menjadi momentum....

<!--more-->

Mahendra berharap, Pemilu 2024 ini dapat menjadi momentum luar biasa untuk menuju garis akhir yang gemilang. “Harapan kita semua, Pak Presiden, Pak Wapres, beserta Kabinet Indonesia Maju, DPR, DPD, seluruh masyarakat menjadikan momentum luar biasa untuk sprint sampai akhir, berlari cepat ke finish gemilang di penghujung presidensi,Pak Presiden dan masa tugas legislatif.”

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan tahun 2024 ini diawali dengan optimisme pasar, di mana berbagai kebijakan yang dilakukan telah menurunkan risiko ketidakpastian, sehingga perekonomian global diperkirakan terhindar dari resesi.

"Namun, berbagai downside risk masih mewarnai ekonomi. Terutama biaya pinjaman beban utang, lemahnya permintaan, serta divergensi pemulihan di negara-negara besar dunia," kata bos OJK itu.

Selain itu, terdapat pula berbagai faktor lain seperti risiko geopolitik dan potensi perubahan konstelasi kebijakan politik dari berbagai Pemilu negara-negara besar lainnya. “Akibatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lambat di tahun ini.”

Pilihan Editor: Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan 6 Persen

Berita terkait

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 jam lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 jam lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

5 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

12 jam lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

13 jam lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

16 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

17 jam lalu

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

18 jam lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

18 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

21 jam lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya