Pemerintah Mau Impor 1,6 Juta Ton Beras, Ekonom: Perlu Berhati-hati

Jumat, 16 Februari 2024 07:00 WIB

Pekerja saat menata beras yang sudah dikemas di pergudangan modern Perum Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. Perum Bulog mengatakan beras yang saat ini dikuasai saat ini sebanyak 1,15 juta ton dan ditambah dengan stok beras impor yang saat ini dalam perjalanan, sehingga jumlahnya aman untuk kebutuhan penyaluran di tahun 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengimpor 1,6 juta ton beras pada awal tahun ini. Ekonom angkat bicara soal ini.

Ekonom dari Center of Reform on Economics atau Core Indonesia, Eliza Mardian, menuturkan rencana pemerintah untuk mengimpor 1,6 juta ton beras pada awal 2024 adalah untuk mengantisipasi mundurnya jadwal panen raya dan menstabilkan harga. Namun, dia mewanti-wanti pemerintah.

"Ini perlu berhati-hati sebab Maret kita sudah akan mulai panen, puncak panen raya April-Mei," kata Eliza kepada Tempo, Kamis, 15 Februari 2024.

Jika gudang Perum Bulog dipenuhi beras impor, ujar dia, gabah petani tidak akan terserap maksimal. "Sehingga harga gabah berpotensi turun tajam," tutur Eliza.

Senada, ekonom Institute For Demographic and Poverty Studies atau Ideas, Yusuf Wibisono, mengatakan impor beras 1,6 juta ton ini untuk meredakan kebutuhan domestik selama dua bulan akibat mundurnya panen raya.

Advertising
Advertising

"Jika sepanjang 2024 pemerintah tak mampu mendorong produksi beras nasional, maka inflasi pangan berpotensi melonjak," ujar Yusuf kepada Tempo, Kamis.

Selanjutnya: Yusuf mencontohkan, inflasi tercatat rendah pada 2023....

<!--more-->

Yusuf mencontohkan, inflasi tercatat rendah pada 2023, yakni 2,61 persen dan menjadi yang terendah dalam 23 tahun terakhir.

Namun, di saat bersamaan inflasi pangan mencapai 6,73 persen. Meski inflasi rendah pada tahun lalu, kata dia, namun daya beli masyarakat terutama kelas bawah terpukul oleh kenaikan harga pangan.

"Masyarakat kelas bawah menghabiskan 60-70 persen pendapatannya untuk pangan," ucap Yusuf.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (enko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1,6 juta ton beras. Ini untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya masa panen selama dua bulan.

Selain merealisasikan impor, Airlangga menyatakan, pemerintah juga meningkatkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebanyak 250 ribu ton beras SPHP akan digelontorkan dari sebelumnya yang sebanyak 150 ribu ton.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Pilihan Editor: H+1 Pemilu, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 15.670

Berita terkait

Penyebab Rupiah Melemah, Ini Analisis Direktur Laba Forexindo Berjangka

5 jam lalu

Penyebab Rupiah Melemah, Ini Analisis Direktur Laba Forexindo Berjangka

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memberikan analisis soal nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS belakangan ini.

Baca Selengkapnya

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

6 jam lalu

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

Rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, apa saja?

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

7 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Rupiah Menguat ke Level Rp 15.923 per Dolar AS

9 jam lalu

Rupiah Menguat ke Level Rp 15.923 per Dolar AS

Kurs rupiah hari ini ditutup menguat 104 poin ke level Rp 15.923 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

11 jam lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

13 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

14 jam lalu

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

14 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Publik Ramai Kritik Bea Cukai, Ekonom: Itu untuk Kebaikan

17 jam lalu

Publik Ramai Kritik Bea Cukai, Ekonom: Itu untuk Kebaikan

Bea Cukai sedang kebanjiran kritik dari publik. Ekonom menilai kritik itu baik untuk perbaikan di tubuh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Askolani Paparkan Peran Bea Cukai bagi Perekonomian di Tengah Kisruh Barang Impor

1 hari lalu

Askolani Paparkan Peran Bea Cukai bagi Perekonomian di Tengah Kisruh Barang Impor

Askolani memaparkan bagaimana capaian pengawasan dan penindakan dilakukan oleh lembaganya selama ini.

Baca Selengkapnya