TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat ada 37 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan prioritas Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah rampung sepanjang tahun 2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo memaparkan, 37 PSN tersebut menelan biaya sebesar Rp 475,4 triliun.

"Selama 2023, ada 37 proyek yang selesai. Artinya, ini juga melebihi dari target kami tahun kemarin," kata Wahyu dalam Media Briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Februari 2024.

PSN tersebut meliputi 7 proyek bendungan, 3 pelabuhan, 5 jalan tol, 4 kawasan, 5 kereta, 3 bandara, 1 energi, 1 pendidikan, 1 teknologi, 5 pos lintas batas negara (PLBN), dan 2 ketenagalistrikan.

Bila dihitung sejak 2016 hingga penghujung 2023, sebanyak 190 PSN telah rampung dengan nilai anggaran Rp 1.515,4 triliun. Wahyu menambahkan, PSN membawa multiplier effect bagi perekonomian Tanah Air. Dalam hal penyerapan tenaga kerja langsung secara nasional misalnya, pada rentang 2016 sampai 2023 yang diperkirakan mencapai 2,71 juta orang.

Selanjutnya: Wahyu menyatakan, infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pembangunan....

<!--more-->

Wahyu menyatakan, infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi negara. Oleh sebab itu, Indonesia mesti mengejar pembangunan infrastruktur. "Berbagai kajian internasional menyebutkan kalau mau jadi negara maju infrastruktur skor kita harus mencapai 70 persen dan Indonesia saat ini baru sekitar 45 persen.

Wahyu menuturkan mengacu pada berbagai kajian internasional, rerata skor infrastruktur untuk menjadi negara maju adalah 70 persen. Saat ini Indonesia masih berada di kisaran angka 45 persen.

"Inilah makanya kenapa kami terus ingin mendorong agar infrastruktur bisa meningkat, sehingga pada Indonesia emas 2045, skor infrastruktur menjadi 70 persen," katanya.

Sedangkan untuk proyek sisanya, Wahyu mengatakan, pengerjaannya akan dikebut tahun ini. Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi bahwa proyek tahun ini harus dipercepat dan dipastikan tidak ada yang mangkrak.

"Oleh karenanya, kami mendorong agar proses pengadaan tanah kita bisa percepat. Kemudian proses financial closing, kalau ini misalnya dengan KPBU atau misalnya dengan swasta, kami pantau agar pembiayaannya juga sudah terjamin. Kami harapkan tidak ada proyek-proyek yang mangkrak," ujarnya.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Temui Megawati di Tengah Tekanan Jokowi Minta Duit Bansos, Ini yang DIbahas