Terkini: Gaji PNS dan PPPK Naik Lagi di 2024, Sri Mulyani Sebut Bansos Tak Berkaitan dengan Politik

Reporter

Tempo.co

Editor

Grace gandhi

Selasa, 30 Januari 2024 18:15 WIB

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 30 Januari 2024 dimulai dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi mengesahkan aturan mengenai kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 26 Januari 2024.

Disusul, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jokowi diketahui telah menandatangani peraturan tersebut pada 26 Januari 2024.

Berikutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomentar soal dugaan politisasi bantuan sosial alias bansos. Teranyar, pemerintah mengumumkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan kemarin.

Selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada kemungkinan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut bertambah pada tahun ini. LPS telah menutup dua BPR bangkrut pada awal tahun ini.

Terakhir, platform fintech peer to peer lending PT Inclusive Finance Group alias Danacita buka suara usai ramainya kasus bayar uang kuliah pakai pinjol di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Advertising
Advertising

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Gaji PNS Naik Lagi di 2024, Ini Besarannya....

<!--more-->

1. Gaji PNS Naik Lagi di 2024, Ini Besarannya

Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi mengesahkan aturan mengenai kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 26 Januari 2024. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan tersebut, dirincikan kenaikan gaji pokok para pegawai negeri mulai dari golongan I sampai IV. Adapun setiap golongan dibagi menjadi beberapa kategori lagi, yakni A sampai D/E, yang diurutkan berdasarkan masa lama kerja atau masa kerja golongan (MKG).

“Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil,” bunyi PP yang ditandatangani Jokowi, Jumat 26 Januari 2023.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Selain PNS, Gaji PPPK juga Naik: Mencapai Rp 7 Juta

Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jokowi diketahui telah menandatangani peraturan tersebut pada 26 Januari 2024.

Beleid itu mengatur gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang juga mengalami kenaikan sama seperti gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Gaji PPPK yang dinaikkan mulai dari golongan I sampai XVII.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres ini seperti dikutip dalam siaran pers dalam situs setneg, pada Selasa, 30 Januari 2023.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Sebut Bansos Tak Berkaitan dengan Politik....

<!--more-->

3. Sri Mulyani Sebut Bansos Tak Berkaitan dengan Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomentar soal dugaan politisasi bantuan sosial alias bansos. Teranyar, pemerintah mengumumkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan kemarin.

Sri Mulyani mengatakan bansos adalah instrumen yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun APBN merupakan undang-undang yang dibahas DPR dari berbagai partai politik. Sesudah menjadi undang-undang, bansos menjadi instrumen negara.

"Jadi ya semua partai politik yang membahas (APBN) melalui hak budget-nya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK Kuartal I Tahun 2024 yang dipantau secara virtual pada Selasa, 30 Januari 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bos LPS Ungkap Potensi BPR Bangkrut Bertambah di Tahun Ini

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada kemungkinan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut bertambah pada tahun ini. LPS telah menutup dua BPR bangkrut pada awal tahun ini.

Purbaya menuturkan, rata-rata ada 6 hingga 7 BPR yang jatuh setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan data selama 18 tahun. "Apakah ada prediksi BPR yang jatuh di tahun 2024? Tadi on average 7 sampai 8," tutur Purbaya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat KSSK I yang dipantau secara virtual pada Selasa, 30 Januari 2024.

Dia menjelaskan, bangkrutnya BPR tersebut bukan karena ekonomi yang memburuk atau dampak ekonomi kepada lembaga yang dulu dinamakan bank perkreditan rakyat ini.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ramai Mahasiswa ITB Bayar UKT Pakai Pinjol....

<!--more-->

5. Ramai Mahasiswa ITB Bayar UKT Pakai Pinjol, Begini Penjelasan Lengkap Bos Danacita

Platform fintech peer to peer lending PT Inclusive Finance Group alias Danacita buka suara usai ramainya kasus bayar uang kuliah pakai pinjol di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Direktur Utama Danacita, Alfonsus Wibowo, mengatakan perusahaannya termasuk Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Dia pun menampik Danacita adalah pinjol.

"Istilah tersebut sering dikaitkan dengan praktik layanan pendanaan yang tidak legal, tidak beretika, dan berkonotasi negatif," ujar Alfonsus dalam keterangan resminya yang dikutip pada Selasa, 30 Januari 2024.

Sedangkan, kata Alfonsus, Danacita mengantongi zin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini berdasarkan Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Jam Operasional LRT Jabodebek 2024, Tarif, dan Rutenya

Berita terkait

Izin Usaha TaniFund Dicabut, Ini Profil Bisnisnya

20 menit lalu

Izin Usaha TaniFund Dicabut, Ini Profil Bisnisnya

Mendapat lisensi resmi dari OJK pada 2021, izin operasi TaniFund akhirnya dicabut OJK akibat gagal bayar.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

1 jam lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

1 jam lalu

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

Polemik Pelaporan Mahasiswa Unri ke Polisi hingga Rektor Cabut Laporan

2 jam lalu

Polemik Pelaporan Mahasiswa Unri ke Polisi hingga Rektor Cabut Laporan

Langkah Rektor Unri Sri Indarti yang melaporkan mahasiswanya sendiri karena protes soal UKT menuai kritik di masyarakat.

Baca Selengkapnya

4 Fakta Mahasiswa Universitas Riau Disangkakan Langgar UU ITE Setelah Kritik Kenaikan UKT

2 jam lalu

4 Fakta Mahasiswa Universitas Riau Disangkakan Langgar UU ITE Setelah Kritik Kenaikan UKT

Rektor Universitas Riau, Sri Indarti mencabut laporan terhadap mahasiswa bernama Khairiq Anhar yang mengkritik biaya UKT.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

3 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Deretan Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis hingga Lowongan Kerja BTN

6 jam lalu

Terpopuler: Deretan Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis hingga Lowongan Kerja BTN

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 9 Mei 2024, dimulai dari deretan masalah dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis atau PPDS.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

10 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

14 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Rektor Unri Cabut Laporan Polisi Soal Mahasiswa yang Kritik UKT

15 jam lalu

Rektor Unri Cabut Laporan Polisi Soal Mahasiswa yang Kritik UKT

Rektor Unri Sri Indarti mengatakan bahwa persoalan ini sudah selesai dan tidak dilanjutkan.

Baca Selengkapnya