TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomentar soal dugaan politisasi bantuan sosial alias bansos. Teranyar, pemerintah mengumumkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan kemarin.
Sri Mulyani mengatakan bansos adalah instrumen yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun APBN merupakan undang-undang yang dibahas DPR dari berbagai partai politik. Sesudah menjadi undang-undang, bansos menjadi instrumen negara.
"Jadi ya semua partai politik yang membahas (APBN) melalui hak budget-nya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK Kuartal I Tahun 2024 yang dipantau secara virtual pada Selasa, 30 Januari 2024.
Sri Mulyani menuturkan, anggaran bansos pada 2023 adalah Rp 476 triliun. Anggaran ini untuk program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Anggaran bansos lantas naik 20 persen pada 2024 atau menjadi Rp 496 triliun. Sri Mulyani menegaskan, realisasi dan perkembangan anggaran bansos akan terus dimonitor.
"Poin saya, angka Rp 476 triliun tahun lalu dan Rp 496 triliun tahun ini ada di dalam undang-undang APBN. Dibawa oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang," tutur Sri Mulyani.
Kemarin, 29 Januari 2024, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemberian BLT Mitigasi Risiko Pangan. Bantuan ini menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebanyak Rp 11,35 triliun.
Setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni Januari-Maret. Adapun penyalurannya mulai Februari, sehingga ada yang dirapel.
Seperti diketahui, Februari adalah bulan Pemilu. Sehingga dugaan politisasi bansos kian merebak. Apalagi BLT Mitigasi Risiko Pangan disalurkan lewat PT Pos Indonesia, tidak ditransfer seperti BLT sebelumnya.
Seorang sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan menduga ada politisasi BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sumber tersebut menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres pada 14 Februari mendatang.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini
