Anies Bilang Utang Luar Negeri Maksimal 30 Persen dari PDB, Prabowo: 50 Persen Nggak Masalah

Minggu, 7 Januari 2024 21:49 WIB

Capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan sependapat dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal utang. “Saya setuju sebagian yang disampaikan, yang penting utang itu produktif,” ujar Prabowo dalam acara debat yang disiarkan langsung akun YouTube Tempodotco, Ahad, 7 Januari 2024.

Namun, dia menjelaskan, utang hingga mencapai 50 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB (Gross Domestic Product atau GDP) pun, Indonesia tidak akan bermasalah. “Kita tidak pernah default, kita dihormati dunia,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Anies Baswedan, menjelaskan mengenai pengelolaan utang luar negeri dengan baik. Pasalnya, kata dia, utang luar negeri merupakan instrumen pembayaran yang sah dan memiliki risiko intervensi kedaulatan.

“Utang-utang kita gunakan untuk aktivitas yang produktif. Jangan utang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif,” ujar Anies.

Anies kemudian menyinggung utang luar negeri Indonesia yang digunakan untuk membeli alat utama sistem pertahanan (Alutsista) bekas oleh Kementerian Pertahanan. “Itu bukan sesuatu yang tepat, justru kami harus sebaliknya, kami kerja,” tuturnya.

Advertising
Advertising

Selain itu, pasangan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar itu mengatakan akan menata utang dan memperbesar GDP untuk menjaga utang luar negeri. “Kami harus bisa mencapai maksimal angka 30 persen dari GDP, sehingga kami aman. Caranya itu gimana dengan menata utangnya, lalu membesar GDP-nya,” kata dia.

Tidak kalah penting, kata Anies, harus dikembangkan skema-skema yang kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. “Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya akan memperkuat GDP kami disamping memperkuat kebocoran pajak,” ucapnya.

Gelaran debat capres kali ini merupakan debat kedua capres dan debat ketiga dari lima rangkaian debat yang dijadwalkan KPU sebelum menghadapi Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang. Tema debat capres putaran ketiga ini akan membahas isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Debat malam ini dihadiri ketiga bakal calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

MOH KHORY ALFARIZI | DEFARA DHANYA PARAMITHA

Pilihan Editor: Segera Diresmikan Jokowi, ini Jadwal Rekayasa Lalu Lintas Jalan Tol Pamulang-Cinere

Berita terkait

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

38 menit lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

8 jam lalu

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.

Baca Selengkapnya

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

11 jam lalu

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

14 jam lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

16 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

16 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

21 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

23 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

1 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

1 hari lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya