TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dan calon wakil presiden 2024 (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Anies-Muhaimin berencana akan membentuk Badan Urusan Kota. Badan ini nantinya berfungsi mengkoordinasi pembangunan kota.

Koordinator Penyusunan Visi-Misi Anies-Muhaimin, Wijayanto Samirin, memberi penjelasan mengenai program itu. Ia menyebut, gagasan membentuk Badan Urusan Kota selaras dengan janji Anies Baswedan yang ingin mendorong perkembangan 40 kota sebagai pusat perekonomian.

"Pak Anies rajin mendorong pengembangan 40 kota, ditingkatkan standarnya menjadi kota yang bisa berkompetisi di regional, syukur-syukur di nasional. Nantinya akan dibentuk kementerian atau Badan Urusan Perkotaan," kata Wijayanto dalam acara 'Adu Strategi Kebijakan Capres di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral' di CIMB Niaga, Jakarta pada Selasa, 19 Desember 2023.

Mengenai latar belakang gagasan ini, Wijayanto menyebut, saat ini wali kota dan bupati seringkali hanya berfokus untuk membangun kota masing-masing. Tidak ada proses saling belajar antara kota yang satu dengan lainnya.

"Sekarang wali kota dan bupati membangun kotanya masing-masing. Tidak ada leson to learn dari kota-kota yang lain. Kalau ada kolaborasi, deal-nya lebih murah," kata Wijayanto.

Selanjutnya: Selain itu, ia menyoroti soal anggaran yang dimiliki daerah....

<!--more-->

Selain itu, ia menyoroti soal anggaran yang dimiliki daerah. Saat ini, banyak kota-kota yang memiliki anggaran tidak banyak sehingga membutuhkan intervensi dari pusat untuk mentransformasi kotanya.

"Kalau kita melihat kota-kota di Indonesia, tanpa adanya intervensi, maka yang mampu hanya Jakarta. Bandung dan Surabaya enggak mampu, anggarannya enggak cukup. Apalagi kota seperti Pontianak yang APBD-nya hanya Rp 1,8 triliun dan Palangkaraya Rp 1,2 triliun, yang 80 persen digunakan untuk pengeluaran rutin. Kota ini sampai kapanpun enggak bisa mentransform dirinya. Bukan karena enggak mau, tapi enggak ada resources," ujarnya.

Salah satu contoh yang ia sebut adalah pengembangan di sektor transportasi. Dengan adanya koordinasi dari pusat melalui Badan Urusan Kota, kota dapat saling belajar dan beberapa proyek bisa dilakukan secara package deal.

"Jadi lebih murah. Misalnya, beli 10 bus listrik, akan lebih mahal harga per unitnya, daripada beli 1.000 unit untuk beberapa kota sekaligus," kata Wijayanto.

Pilihan Editor: Rencana Menteri KKP Buka Keran Ekspor Benur Lobster Dikritik: Tak Sesuai Hilirisasi Jokowi