TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proyek Rempang Eco City tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut Bahlil, proyek ini murni bisnis.

"Tidak seperti kereta cepat, ini riil bisnis yang dilakukan antara badan usaha milik swasta (BUMS) dengan BUMS internasional," ucap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Senin, 2 Oktober 2023.

Perkara APBN ini memang sempat disinggung anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina. Nevi meminta ketegasan Bahlil soal proyek ini. Sebab, ia tak ingin Rempang Eco City seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang pada akhirnya menggunakan APBN.

Pemerintah bakal mengembangkan Pulau Rempang menjadi Rempang Eco City, sebuah kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Pengembangan Rempang Eco City diluncurkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 12 April 2023. PT Makmur Elok Graha (MEG) menjadi pengembang dengan nilai investasi sekitar Rp 381 triliun hingga 2080 mendatang. Pada proyek tahap pertama, MEG menggandeng Xinyi Group yang bakal berinvestasi sekitar Rp 175 triliun.

Bahli menjelaskan, ada 10 proyek yang bakal digarap Xinyi pada investasi tahap pertama tersebut. Mulai dari pembangunan kawasan industri terintegrasi, pabrik pemrosesan pasir silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri kaca float. Kemudian, pembangunan industri silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan kristal, industri sel dan modul surya, dan infrastruktur pendukung.

"Jadi, itu bukan hanya pabrik kaca. Tapi (pabrik kaca) bagian yang akan kami bangun. Ini satu ekosistem besar," ucap Bahlil. Bahlil juga menjelaskan, investor yang terlibat dalam proyek ini bukan hanya Xinyi Group. "Tapi emang, dia (Xinyi) yang paling depan."

Seiring dengan rencana realisasi proyek strategis nasional (PSN) ini, saat ini pemerintah tengah berupaya merelokasi warga terdampak ke Tanjung Banon. Menurut Bahlil, ada 961 kepala keluarga (KK) yang bakal direlokasi pada tahap pertama. Adapun per Senin, 2 Oktober 2023 ini, Bahlil mengklaim ada 322 KK yang sukarela direlokasi.

Pilihan Editor: Pemerintah Larang TikTok Shop Jualan, Begini Aturan Resminya