TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meminta pemerintah tak buru-buru menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya setelah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Apalagi jika kembali menggandeng Cina untuk bekerja sama.
"Pemerintah sebaiknya menahan diri dan tidak meggunakan skema KCJB untuk proyek serupa di kota lain. Setidaknya, sampai kondisi keuangan negara solid dulu," kata Achmad kepada Tempo, Selasa, 27 Juni 2023.
Kalaupun nanti keuangan negara sudah mendukung, menurut Achmad, pemerintah juga perlu membuka kerja sama dengan negara lain yang lebih potensial ketimbang Cina. Setidaknya, yang lebih berkomitmen dalam menyelesaikan pekerjaan secara tuntas sebagaimana perencanaan.
Pasalnya, kata Achmad, ada sejumlah masalah dalam pelaksanaan proyek KCJB yang mesti dievaluasi pemerintah lebih dulu. Pertama, proyek KCJB merugikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lewat penyertaan modal negara (PMN) yang digelontorkan.
Achmad mengatakan, mulanya ada perjanjian untuk tidak akan menggunakan APBN. Dalam proposalnya, Cina tidak meminta jaminan APBN. Namun kenyataannya, pemerintah harus menyuntikan dana dari APBN untuk merampungkan proyek KCJB.
"Artinya, ada komitmen yang tidak ditepati Cina yang pada akhirnya menjadi beban bagi keuangan negara," kata Achmad.
Selanjutnya: Masalah lainnya, dalam praktik pembangunan KCJB....
