TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim merespons soal sepinya Pasar Tanah Abang. Kondisi itu diduga lantaran saat ini marak perdagangan secara daring atau online melalui layanan social commerce TikTok Shop.

Isy mengaku meragukan hal tersebut lantaran banyak pedagang di Pasar Tanah Abang yang juga melakukan penjualan secara online. "Jadi itu kan perlu kami kaji lagi lebih mendalam," ucap Isy saat ditemui Tempo di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 September 2023.

Isy tak menampik pedagang yang menjual barang secara offline berkurang. Karena itu, Kementerian Perdagangan tengah melaksanakan program yang mendorong pedagang untuk memanfaatkan plafrom online untuk berjualan.

Pemerintah menargetkan akan ada 1 juta pedagang yang ada melakukan digitalisasi atau berjualan di ecommerce. Menurut Isy, dalam jangka pendek pemerintah akan berfokus pada digitalisasi pedagang offline agar terbiasa berjualan secara online juga. Terlebih, kata dia, marketplace juga telah diwajibkan melakukan pembinaan terhadap para pedagang offline.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah melakukan sidak ke Pasar Tanah Abang untuk mengetahui kondisi di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut. Teten berujar telah terjadi penurunan omzet rata-rata di atas 50 persen.

Selanjutnya: Menurut Teten, penurunan yang dialami para pedagang....

<!--more-->

Menurut Teten, penurunan yang dialami para pedagang di Pasar Tanah Abang ini karena tidak bisa bersaing dengan produk impor yang dijual dengan harga yang lebih murah. Padahal, tuturnya, para pedagang di Tanah Abang juga sudah melakukan transformasi dengan melakukan jualan secara offline dan sekaligus online melalui platform e-commerce.

"Saya berkesimpulan produk yang dijual mereka tidak bisa bersaing karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali," ungkap Teten.

Teten pun kerap menyatakan penolakannya terhadap layanan social commerce TikTok Shop. Pasalnya, ia menduga platform asal Cina itu telah melakukan predatory pricing atau menjual produk dengan harga yang sangat murah dari luar negeri. Imbasnya, produk dari UMKM lokal tak mampu bersaing dan banyak pedagang yang gulung tikar.

Adapun pemerintah bakal segera menerbitkan aturan soal perdagangan online atau social commerce melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Kementerian Perdagangan menyatakan aturan tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan akan terbit pekan depan.

Pilihan Editor: Jokowi Setujui Revisi Aturan Perdagangan Online, Atur Apa Saja?