TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak dibaca adalah mengenai politikus Budiman Sudjatmiko yang belakangan kembali ramai dibicarakan setelah menyatakan dukungannya kepada calon presiden Prabowo Subianto. Ini bukan kali pertama Budiman menjadi sorotan karena langkahnya yang kontroversi. Tempo mengulas sejumlah kontroversi Budiman Sudjatmiko mulai dari Komisaris PTPN V, Bukit Algoritma, hingga masalah dana SDM desa.

Berita lainnya adalah tentang ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri yang belakangan dianggap bisa menyulut sentimen rasial karena mengkritik hilirisasi nikel yang menguntungkan Cina. Faisal Basri menepis anggapan tersebut dan memberi penjelasan.

Berikutnya adalah berita tentang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang bakal melanjutkan upaya penanganan polusi udara di wilayah Jabodetabek. Untuk mengurangi polusi dari sektor industri dan pembangkit listrik, pemerintah akan mewajibkan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk meningkatkan standar emisi.

Kemudian berita mengenai gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) akan naik 8 persen pada tahun depan. Apakah kenaikan gaji PNS berdampak pada kinerja mereka?

Berita kelima adalah tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menanggapi penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantornya kemarin.

Berikut rangkuman lima berita Tempo.co.

Berikutnya: Kontroversi Budiman Sudjatmiko yang Merapat ke Prabowo ...

<!--more-->

1. Deretan Kontroversi Budiman Sudjatmiko, dari Komisaris PTPN V, Bukit Algoritma, hingga Dana SDM Desa

Nama politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko belakangan kembali ramai dibicarakan setelah menyatakan dukungannya kepada calon presiden Prabowo Subianto. Pada Jumat kemarin, 18 Agustus 2023, digelar deklarasi Relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang, Jawa Tengah.

“Jika insyaallah, Pak Prabowo jadi Presiden ke-8 Indonesia, tolong Pak Prabowo memajukan kesejahteraan umum,” kata Budiman Sudjatmiko saat deklarasi relawan di Marina Convention Center, kawasan Pantai Marina, Semarang.

Selain menerima dukungan tersebut, Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra juga mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf. Prabowo meminta maaf kepada aktivis era Orde Baru itu.

Manuver Politik Budiman Sudjatmiko dan permintaan maaf Prabowo pun menjadi pembicaraan hangat warganet. Berikut sederet kontroversi Budiman Sudjatmiko berdasarkan catatan Tempo.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

2. Dianggap Bisa Menyulut Sentimen Rasial, Ini Penjelasan Faisal Basri tentang Kritik Hilirisasi Nikel Untungkan Cina

Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri kembali menyoroti kebijakan hilirisasi nikel di Tanah Air. Sebelumnya ia menyebut lebih dari 90 persen keuntungan dari kebijakan tersebut justru mengalir ke Cina. Namun, belakangan kritik tersebut dianggap berpotensi menimbulkan sentimen rasial. Lewat website pribadinya, faisalbasri.com, ia menepis anggapan mengenai adanya sentimen rasial dalam kritik yang dia lontarkan.

"Sebelumnya saya menyebut Cina, amat jelas bahwa yang dimaksud adalah Cina sebagai entitas negara. Jadi tidak ada terkandung sentimen ras sama sekali," ucap Faisal, Sabtu, 19 Agustus 2023.

Faisal Basri mengatakan Cina dalam obyek kritiknya bukan warga Indonesia yang beretnis Tionghoa. Faisal pun tak menampik banyak pengelola tambang bijih nikel kebetulan etnis Tionghoa. Bahkan ia mengaku bersahabat dengan beberapa pengelola tambang tersebut.

Di sisi lain, Faisal sudah sejak lama menjadi salah seorang tim pakar di organisasi INTI (Indonesia Tionghoa). Ia berharap fakta tersebut memupus kekhawatiran Yustinus Prastowo, bahwa sebutan Cina bisa menyulut sentimen rasial.

Ia menjelaskan kehadiran smelter nikel tidak berada dalam ruang hampa. Oleh karena itu, tidak cukup menganalisisnya secara teknis ekonomi atau teknis bisnis. Masalah ini pun tidak hanya sebatas lingkup nasional, melainkan juga menyangkut dinamika geopolitik dan geoekonomi global.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Polusi Udara Jabodetabek, Luhut Wajibkan PLTU ...

<!--more-->

3. Polusi Udara Jabodetabek, Luhut Wajibkan PLTU Batu Bara Tingkatkan Standar Emisi dan Kurangi Kapasitas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bakal melanjutkan upaya penanganan polusi udara di wilayah Jabodetabek. Untuk mengurangi polusi dari sektor industri dan pembangkit listrik, pemerintah akan mewajibkan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk meningkatkan standar emisi.

"Selanjutnya, penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara juga perlu dikurangi dengan pensiun dini atau pengurangan faktor kapasitas PLTU," kata Luhut, dikutip dari keterangan resmi, Ahad, 19 Agustus 2023.

Luhut mengatakan percepatan transisi energi dengan mendorong bauran energi baru terbarukan juga dibutuhkan, termasuk insentif seperti kredit karbon dan pajak karbon. Pemerintah juga mewajibkan penggunaan scrubber untuk industri berat dan PLTU batu bara.

Luhut menyebut ada satu PLTU yang direncanakan pensiun dini dalam waktu dekat. Namun, pemerintah masih menunggu dana pensiun dini PLTU dari konsorsium. Dana tersebut merupakan bagian dari kemitraan transisi energi yang adil (JETP) sebesar US$ 20 miliar atau Rp 306,42 triliun.

Sebelumnya Luhut mengatakan uang pensiun dini PLTU belum jelas hingga sekarang. Pemerintah dan mitra JETP pun hingga kini belum menerima draft rencana tersebut. Luhut mengaku sudah bertanya soal ini kepada mitra JETP, namun hingga kini Pemerintah Indonesia masih belum mendapat kepastian.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

4. Gaji ASN Naik 8 Persen Tahun Depan, Berdampak pada Kinerja?

Gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) akan naik 8 persen pada tahun depan. Apakah kenaikan gaji PNS berdampak pada kinerja mereka?

"Insya Allah tambah semangat para ASN," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh melalui pesan tertulis pada Tempo, Sabtu, 19 Agustus 2023.

Dia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kenaikan gaji PNS tersebut. Ditanya cukup tidaknya kenaikan gaji tersebut, Zudan menilainya relatif.

"Relatif sih. ASN sudah biasa mencukup-cukupkan penghasilan," tutur Zudan.

Respon senada diungkapkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN RI melalui Plt Karo Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Iswinarto Setiaji.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Penjelasan Kemnaker usai Digeledah KPK ...

<!--more-->

5. Kemnaker Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK: Terkait Kegiatan Beberapa Tahun Lalu

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantornya kemarin.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, membenarkan kedatangan Tim KPK ke kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Jumat, 18 Agustus 2023.

"Hari ini kami kedatangan Tim KPK, khususnya pada direktorat yang menangani urusan pekerja migran yang dulu disebut dengan Direktorat PTKLN," kata Chairul dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu, 19 Agustus 2023.

Dia menuturkan, pihaknya akan berkomitmen terhadap penegakan hukum, dengan selalu kooperatif dan mendukung terhadap berbagai proses penegakan.

"Kami belum mengetahui secara detail (perkara), namun saya dengar itu terkait dengan kegiatan beberapa tahun lalu," ungkap Chairul.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang, Pengusaha Ancam Hentikan Pasokan Minyak Goreng