Terkini: Tanggapan Ahok dan Nicke tentang Calon Dirut Pertamina, Sikap Dirjen Pajak terhadap Tunggakan Pajak Rp 7,2 Triliun

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 26 Juli 2023 12:35 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bahwa Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bakal dicalonkan sebagai Direktur Utama Pertamina masih menjadi berita terkini yang banyak menarik perhatian pembaca. Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati memberikan tanggapan mengenai kabar tersebut.

Berita berikutnya adalah mengenai sikap Dirjen Pajak Suryo Utomo mengenai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya tunggakan pajak sebesar Rp 7,2 triliun.

Selanjutnya adalah berita mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan sosialisasi PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut di Kota Batam. Kementerian Kelautan berharap aktivitas pengerukan dan ekspor pasir laut bisa jalan tahun ini.

Berikutnya adalah mengenai uji coba operasional terbatas light rail transit atau LRT Jabodebek yang terkendala karena pintu stasiun dan kereta LRT Jabodebek belum presisi.

Berita kelima adalah mengenai Indonesia Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional atau National Air Carriers Association (INACA) dan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Bidang Perhubungan yang mengajak investor asing untuk berpartisipasi pada pembiayaan pesawat di Tanah Air.

Advertising
Advertising

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co:

Selanjutnya: Tanggapan Ahok dan Nicke terkait Calon Dirut Pertamina …

<!--more-->

  1. Jawaban Bos Pertamina Nicke Widyawati Jika Posisinya Digantikan Ahok

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, enggan berkomentar banyak soal isu pergantian jabatan kursi nomor satu di Pertamina. Hal ini seiring munculnya kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menggantikan Nicke usai keduanya bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada 18 Juli 2023.

"Itu kewenangan pemegang saham. Bukan kapasitas saya untuk menyampaikan," kata Nicke ketika ditemui wartawan di ICE BSD Tangerang, Selasa, 25 Juli 2023.

Seperti Nicke, Ahok juga tidak mau bicara banyak soal ini. Termasuk soal pertemuan antara dirinya dengan Erick Thohir dan Nicke beberapa waktu lalu itu.

"Kemarin bicara soal kerjaan," ujar Ahok ketika dikonfirmasi Tempo, Minggu, 23 Juli 2023.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. BPK Temukan Tunggakan Pajak Belum Tertagih Rp 7,2 Triliun, Dirjen Pajak: Kami Tindaklanjuti

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal piutang pajak macet yang belum tertagih. Temuan itu diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2022.

Laporan yang terbit pada 24 Mei 2023 itu menyebutkan Ditjen Pajak belum melakukan tindakan penagihan secara optimal terhadap tunggakan pajak macet dengan total nilai mencapai Rp 7,2 triliun.

Menanggapi temuan itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya sudah melakukan konsolidasi untuk menindaklanjutinya. “Sesuai dengan ketentuan hukum dan koridor yang berlaku. Karena memang musti dipertanggungjawabkan temuan BPK tersebut,” ujar dia dalam konferensi pers APBN Kita di akun YouTube, Kemenkeu RI, dikutip Rabu, 26 Juli 2023.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Kementerian Kelautan Berharap Ekspor Pasir Laut Jalan Tahun Ini …

<!--more-->

  1. Kementerian Kelautan Berharap Ekspor Pasir Laut Jalan Tahun Ini

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan sosialisasi PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut di Kota Batam, Kepulauan Riau pada Selasa, 25 Juli 2023. Aturan ini menyebabkan ekspor pasir laut yang sempat dihentikan kini bisa kembali dilakukan. KKP menargetkan perusahaan sudah bisa beroperasi untuk mengeruk dan menjual pada tahun ini.

"Kalau Pak Mentri (Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono) pokoknya, maunya secepatnya," ujar Juru Bicara KKP Wahyu Muriadi saat ditanya awak media target realisasi PP 26 tahun 2023 tersebut.

Wahyu mengatakan, setelah konsultasi publik ini, KKP akan mengumpulkan semua pendapat dari pihak, setelah itu akan di review. "Dicatat kemudian dibahas bersama lagi," katanya usai memimpin acara sosialisasi PP 26 tahun 2023 di Hotel Best Western Panbil Kota Batam, Rabu (26/7/2023).

Adapun PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Aturan ini kemudian menjadi polemik dan banyak penolakan. Apa lagi aturan ini menyebabkan ekspor pasir laut yang dianggap merusak lingkungan dan sempat dihentikan di masa Presiden Megawati Soekarnoputri itu kini justru dibuka kembali.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. Uji Coba LRT Jabodebek Terkendala, Pintu Kereta dan Stasiun Belum Presisi

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan menghentikan sementara uji coba operasional terbatas light rail transit atau LRT Jabodebek mulai 17-24 Juli 2023. Alasannya karena adanya upgrade sistem Automatic Train Supervisory (ATS) yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardojo menjelaskan upgrade sistem berjalan dengan baik. Saat ini sedang dilakukan trial run untuk mensinkronkan antara sistem ATS di kereta dan stasiun. Namun, uji coba dengan penumpang masih belum bisa dilakukan.

"Masih ada beberapa hal yang belum pas antara stasiun dan kereta LRT Jabodebek, seperti pintu kereta dan pintu di stasiun yang belum presisi dan beberapa hal minor lainnya," ujar dia lewat keterangan tertulis dikutip Rabu, 26 Juli 2023.

Kuswardoyo juga menjamin bahwa semua penumpang yang sudah mendaftarkan diri tetap bisa mengikuti uji coba operasional terbatas. Uji coba operasional akan segera dilakukan ketika trial run sudah memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. INACA dan Kadin Ajak Investor Asing Terlibat Pembiayaan Pesawat di Indonesia

Indonesia Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional atau National Air Carriers Association (INACA) dan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Bidang Perhubungan mengajak investor asing untuk berpartisipasi pada pembiayaan pesawat di Tanah Air dalam pertemuan Civil Aviation South East Asia Summit 2023 (CASEA 2023) di Bangkok pada 25-26 Juli 2023.

"Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang sangat besar dari sisi pasar penjualan jasa layanan transportasi udara," kata Ketua INACA Denon Prawiraatmadja dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.

Dia mengatakan, jenis moda ini menjadi tulang punggung tidak hanya untuk dalam pergerakan penumpang namun juga barang atau logistik. Hal tersebut yang diminati oleh investor asing dan Indonesia harus dapat memanfaatkannya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Hari Ini Ribuan Buruh Aksi Menolak UU Cipta Kerja di Istana Negara dan Gedung MK

Berita terkait

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

10 menit lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Misteri 2 Nama Calon Gubernur di Pilkada Jakarta dari PDIP

26 menit lalu

Misteri 2 Nama Calon Gubernur di Pilkada Jakarta dari PDIP

Eriko PDIP mengungkap masih ada 2 nama lain yang masuk bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

30 menit lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

40 menit lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

2 jam lalu

Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Bogor untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negar

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

3 jam lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

3 jam lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

4 jam lalu

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Pengusaha Malaysia merasa kehilangan 9 mobil mewahnya yang ditahan Bea Cukai di Gudang Soewarna, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

4 jam lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

4 jam lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya