TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak menarik perhatian pembaca adalah tentang light rail transit atau LRT Jabodebek akan beroperasi tanpa masinis namun dianggap lebih aman dibanding kereta biasa. Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan lebih dari 60 persen kasus kecelakaan kereta terjadi karena faktor manusia. Sedangkan LRT Jabodebek yang dilengkapi sejumlah peralatan canggih dan otomatis bisa mengurangi risiko kecelakaan.

Selanjutnya adalah berita terkait kunjungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke food estate Kabupaten Keerom, Papua. Jokowi berharap food estate tersebut bisa memenuhi kebutuhan jagung nasional.

Berikutnya adalah berita tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada pegawai honorer. Pernyataan itu terkait rencana pemerintah menghapus pegawai non aparatur sipil negara atau tenaga kerja honorer per November 2023.

Kemudian berita tentang Presiden Joko Widodo yang meminta kementerian dan lembaga pemerintah mengantisipasi dampak El Nino, termasuk kemungkinan terjadi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan.

Terakhir adalah berita mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang resmi meneken peraturan terkait pajak natura. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, aturan tersebut menyasar kelompok kaya.

1. LRT Jabodebek Tanpa Masinis Diklaim Lebih Aman, Ini Alasannya

Light rail transit atau LRT Jabodebek akan beroperasi tanpa masinis dan berjalan otomatis, hanya dipantau train attendant yang bertugas memastikan segala sesuatu berjalan normal yang sudah disertifikasi. Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardojo memastikan dengan operasional tanpa masinis tentunya akan lebih aman dibandingkan menggunakan orang.

“Lebih dari 60 persen kasus kecelakaan terjadi karena faktor manusia, seperti kelelahan dan sebagainya,” ujar dia di Depo LRT Jabodebek, Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 6 Juli 2023.

Pada LRT Jabodebek, kata Kuswardojo, pihaknya memasang sistem keamanan berlapis. Artinya, LRT Jabodebek sudah meng-install sistem perjalanan ke dalam keretanya. Ada berbagai macam sistem yang mengatur.

“Ketika dia berjalan lebih dari 80 kilometer per jam maka sistem akan ngerem sendiri. Meskipun ada juga digunakan manusia manual,” ucap Kuswardojo.

Mengenai akselerasi perjalanan kereta pun sama. Jika kereta di depan berjalan 60 kilometer per jam, maka yang dibelakangnya pun akan mengikuti. Sehingga jarak kereta satu dengan yang lainnya akan tetap sama.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Jokowi Berharap Food Estate Papua Bisa ...

<!--more-->

2. Jokowi Berharap Food Estate Papua Bisa Memenuhi Kebutuhan Jagung Nasional

Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengunjungi food estate Kabupaten Keerom, Papua. Usai meninjau proses panen jagung di sana, Jokowi berharap food estate di Keerom, Papua dapat memenuhi kebutuhan jagung nasional.

"Memang ini baru pertama kali, jangan berpikiran langsung hasilnya sangat tinggi. Tapi ini pun hasilnya sangat tinggi, kira-kira 7 ton per hektare, karena standar nasionalnya 5,6 ton per hektare," kata Jokowi, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 7 Juli 2023.

Jokowi memeriksa kondisi ladang jagung yang penanaman pertamanya dilakukan tiga bulan lalu. Dia mengatakan tanah di ladang food estate Keerom sangat subur sekali, tapi sistem perairan perlu dikelola dengan baik.

Dia juga mengklaim food estate Keerom sudah menghasilkan jagung dengan kualitas yang baik. Namun, menurutnya, titik lokasi parit irigasi perlu dievaluasi lantaran jaraknya terlalu jauh. Sehingga pertumbuhan jagung kurang maksimal.

Pemerintah menyatakan lahan food estate seluas 45 hektare itu akan kembali panen pada September 2023. Jokowi juga menyebut hasil panen jagung para petani food estate Keerom sudah ada yang menampung dengan harga yang layak.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

3. Tenaga Honorer Dihapus, Kemenpan RB: Tidak akan Ada PHK

Pemerintah dan DPR RI tengah membahas skema tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga kerja honorer, sebab tenaga honorer dihapus per November 2023. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada pegawai honorer.

"Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denni dalam keterangan resminya, Kamis malam, 6 Juli 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, lanjut dia, tidak boleh lagi ada tenaga honorer per 28 November 2023.

Kemenpan RB mengakui adanya pembengkakan jumlah tenaga honorer, dari perkiraan 400 ribu menjadi 2,3 juta orang setelah di data. Jumlah paling banyak, menurut Alex ada di pemerintah daerah atau Pemda.

“Perintah Presiden Jokowi jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kami sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP,” ujar Alex.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Permintaan Jokowi dan Bapanas ...

<!--more-->

4. Waspada Dampak El Nino, Ini Permintaan Jokowi dan Bapanas

Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga pemerintah mengantisipasi dampak El Nino, termasuk kemungkinan terjadi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan dan mempengaruhi perekonomian nasional.

"Antisipasi potensi musim kemarau panjang akibat El Nino," kata Presiden saat menyampaikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.

Presiden menyatakan, pasokan air lebih dari 5.000 embung dan 38 bendungan yang sudah dibangun oleh pemerintah harus dikelola dengan baik untuk menghadapi dampak El Nino. Dia mengingatkan pentingnya menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

"Meskipun riil kita sudah bangun ribuan, lebih dari 5.000 embung, bendungan juga sudah selesai 38, akan selesai menjadi 61 tahun depan, tapi tetap ini harus urusan pasokan air di embung dan bendungan betul-betul harus dikelola dengan baik dan juga potensi terjadinya karhutla dan lahan," ujar Jokowi dalam arahannya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Pajak Natura Resmi Berlaku, Pengamat: Sasar Kelompok Kaya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meneken peraturan terkait pajak natura. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, aturan tersebut menyasar kelompok kaya.

Aturan mengenai pajak natura tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

"Ini adalah aturan turunan dari UU HPP (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)," ungkap Fajry kepada Tempo melalui pesan tertulis, Rabu, 5 Juli 2023.

Dia menuturkan tujuan dari pajak atas natura ini adalah sistem pajak berkeadilan. Lebih lanjut, dia menilai pemberian natura menutup celah dalam menghindari pajak bagi orang kaya.

Dia mencontohkan fasilitas kendaraan dinas yang diterima pegawai dikenai pajak natura bagi yang penghasilan bruto per bulannya di atas Rp 100 juta lebih. Contoh lainnya, fasilitas tempat tinggal yang dikenai pajak natura yang senilai lebih dari Rp 2 juta per bulan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: LRT Jabodebek akan Diresmikan Jokowi, Ini Sederet Faktanya