TEMPO.CO, Batam - Ketua Komisi IV DPR, Sudin, menanggapi penolakan oleh banyak pihak soal PP Nomor 26 Tahun 2023 yang di dalamnya melegalkan ekspor pasir laut yang berasal dari sendimentasi. "Penolakan itu domain pemerintah, kami juga belum memanggil (pemerintah) perihal ini," katanya usai melakukan inpeksi mendadak (sidak) tambak udang ilegal di Batam, Kamis, 6 Juli 2023.

Ia mengatakan pihaknya belum memanggil pemerintah terkait aturan ekspor pasir laut yang dituangkan dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 yang belakangan jadi polemik. "Kami juga belum memanggil (pihak terkait) perihal hal itu."

Alasannya kata Sudin, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sendimentasi di Laut tersebut masih awal, belum ada aturan turunannya. "Itu baru PP-nya, peraturan menteri belum, kajian belum, Amdal belum," kata Sudin.

Sudin juga mengaku belum bisa memutuskan bakal setuju atau menolak kebijakan ekspor pasir laut tersebut. Pasalnya, aturan PP yang ada masih bagian awal, dan belum ada kajian terkaitnya.

"Kalau bilang setuju atau tidak, saya tidak berani ngomong. Kajian belum ada, saya bukan ahli kelautan. Kalau saya (bilang) ngak setuju, tau-tau kapalnya kapal kandas (karena sendimentasinya tidak diambil), saya salah. Kalau saya setuju, nyatanya jadi penyimpangan, saya salah, kan gitu," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan hingga kini ekspor pasir laut masih dilarang.

"Sampai sekarang masih dilarang sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) masih dilarang, kalau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut itu kan artinya boleh kalau kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tetapi aturan teknis belum ada," kata Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis, 6 Juli 2023.

Sampai saat ini, kata Budi, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai peraturan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Permendag. Sehingga di masa mendatang, meskipun tim kajian yang dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai tim penilai telah terbentuk serta memperbolehkan pengerukan pasir laut di titik tertentu, ekspor tetap belum dapat dilakukan karena aturan ekspor Kemendag belum diubah.

"Ya tidak boleh (ekspor), Permendag harus diubah dulu. Sebelum diubah, tetap tidak boleh ekspor," ucap Budi.

Selanjutnya: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono...

<!--more-->

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menilai ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir, sementara pengerukan pasir laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Saya berpikirnya bukan ekspor (yang utama). Saya berpikirnya mengelola sedimentasi supaya reklamasi-reklamasi yang ada di dalam negeri jangan menggunakan selain sedimentasi," ujar Trenggono beberapa waktu lalu.

Ia menilai perlu ada pengelolaan pengerukan pasir laut dalam negeri yang selama ini belum diatur oleh pemerintah. Hal ini lebih penting agar tidak ada lagi pengambilan pasir laut secara ilegal dan masif termasuk pengambilan pasir dari pulau.

Polemik PP 26

Adapun PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan sendimentasi laut disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Aturan ini kemudian menjadi polemik dan banyak penolakan.

Pasalnya, di dalam aturan terdapat poin legalitas ekspor pasir sendimentasi laut. Banyak pihak meyakini dibukanya kembali ekspor pasir laut itu membuat eksploitasi besar-besaran kembali terjadi.

Sebelumnya sejak 2002 pemerintah Indonesia sudah melarang ekpor pasir tersebut. Pasalnya aktivitasnya menimbulkan banyak kerusakan, salahnya abrasi yang menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam.

Namun, KKP menegaskan PP 26 tidak fokus kepada ekspor pasir laut. Tetapi upaya pembersihan sendimentasi laut yang menurut KKP mengganggu ekosistem pesisir.

Selain itu, hasil sendimentasi laut juga akan digunakan untuk reklamasi dalam lokal. Supaya bahan reklamasi diambil dari material yang jelas, bukan lagi gunung yang dipotong atau lainnya. "Ini juga menjaga agar reklamasi bisa teratur. Kalau sekarang kan kita tidak tahu pasir reklamasi dari mana saja," kata Trenggono awal Juni 2023 di Batam.

YOGI EKA SAHPUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: Mayoritas Netizen Twitter Anggap Ekspor Pasir Laut Sebabkan Masalah Lingkungan