Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Persawahan di Desa Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang yang telah diuruk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Jumat, 10 Mei 2024. Foto: TEMPO/Ayu Cipta
Persawahan di Desa Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang yang telah diuruk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Jumat, 10 Mei 2024. Foto: TEMPO/Ayu Cipta
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Sekitar 200 hektar tanah di Desa Lontar Kecamatan Kemeri Kabupaten Tangerang, masuk dalam plotting lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Dari lahan seluas itu, sekitar 50 hektar adalah milik Perhutani dan 50 hektar milik Kementrian Perikanan dan Kelautan.

"Ada dua kawasan dilindungi berupa tambak garapan masyarakat yang kepemilikan lahan milik Kementrian  Perikanan dan Kelautan Kelautan dan Perum Perhutani," kata Kepala Desa Lontar Kecamatan Kemeri Kabupaten Tangerang, Dodi Rissi Slamet saat dihubungi Tempo Selasa, 13 Mei 2024.

Dodi mengatakan  saat ini lokasi itu belum dibebaskan. "Soal pembebasan saya belum tahu, tapi di lahan itu masuk plotting," kata Dodi. Plotting merupakan proses verifikasi keaslian sertifikat tanah untuk mengetahui posisi asli lahan di dalam database peta pendaftaran Badan Pertanahan nasional.

Menurut Dodi, ada 5 blok di desanya yang masuk dalam PSN yakni Blok I, II, III, IV hingga V. Selain dua lokasi lahan perlindungan, selebihnya adalah lahan masyarakat berupa tambak dan areal persawahan. Lokasi persis lahan tersebut berdampingan dengan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar. "Di Desa kami belum ada pengurukan, masih banyak yang belum dijual karena nilainya rendah. Banyak calo tanah berkeliaran. Mereka mendatangi warga dan menanyakan apakah ada tanah hendak dijual,"kata Dodi.

Tambak milik masyarakat yang dibebaskan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Jumat, 10 Mei 2024. Foto: TEMPO/Ayu Cipta

Pembebasan Lahan di 34 Desa 

Kepala Seksi Pembebasan Lahan BPN Kabupaten Tangerang, Dedi Ali mengatakan ada 34 Desa di 6 Kecamatan masuk dalam pembebasan lahan PSN PIK 2. "Ada 34 desa di 6 kecamatan sesuai Surat Keputusan penetapan lokasi, diantaranya untuk kepentingan pembangunan tol Kartaraja,"kata Dedi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu Camat Mauk, Khalidi menyebut ada lima desa dan satu kelurahan di kecamatannya yang masuk dalam kawasan PSN, yaitu Desa Gunung Sari, Desa Sasak, Desa Mauk Barat, Desa Ketapang, Desa Tegal Kunir Lor dan Kelurahan  Mauk Timur.

Tempo mendatangi lokasi milik PIK 2 di Jalan Raya Mauk. Saat ini, lokasi-lokasi itersebut sudah dipasangi  plang berupa papan putih bertuliskan kata PERHATIAN menggunakan cat merah. Di bawahnya, memuat pengumuman yang tidak berkepentingan dilarang masuk area proyek PIK 2. Di bawahnya tertera nama perusahaan PT. Kukuh Mandiri Lestari, dikenal sebagai perusahaan di bawah payung Agung Sedayu dan Salim Grup.

Di atas hamparan tanah itu, terlihat dari pinggir jalan alat-alat  berat sudah berada di lokasi yang dijaga satpam.  Belum ada aktivitas  pengerjaan proyek kecuali terlihat hamparan lahan yang sudah dipadatkan.

Salah satu warga Mauk, Dony, tahu persis daerah itu dulunya merupakan areal persawahan. Dia tinggal di Desa Banyuasih, lokasinya persis menempel dengan lokasi lahan PIK 2 itu. Menurut Dony sejak lahan sawah diurug tempat tinggalnya kerap banjir. Genangan air masuk ke rumah pernah sampai betis orang dewasa. "Seumur-umur saya tinggal sudah puluhan tahun baru setahun belakangan sejak sawah diurug menjadi banjir, " katanya.

Agung Sedayu Grup (ASG) menginvestasikan dananya untuk PSN PIK 2  senilai Rp 40 Triliun. Kuasa hukum pengembang, Haris Azhar mengatakan dana itu seluruhnya dana sendiri, bukan  bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Haris mengatakan proyek itu akan dikembangkan  di atas lahan seluas 1.755  untuk pengembangan Destinasi Wisata Pesisir Pantai  Tangerang Utara. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Trenggono Siapkan Ocean Big Data: Tidak Ada Pergerakan yang Tak BIsa Dimonitor

17 jam lalu

Petugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdiri memantau situasi dari kapal berbendera Malaysia yang diamankan karena diduga melakukan penyedotan pasir ilegal di perairan Batam, Kepulauan Riau, Kamis (10/10/2024). ANTARA/Harianto
Trenggono Siapkan Ocean Big Data: Tidak Ada Pergerakan yang Tak BIsa Dimonitor

Trenggono menyebut kebijakan infrastruktur itu didasarkan pada fakta di laut Indonesia masih kerap terjadi pencurian pasir hingga benih lobster.


Nusron Wahid: Ada Pengusaha Punya Jutaan Hektare Tanah Negara, tapi Ada yang Sulit Cari Akses Tanah

2 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Raja Juli Antoni menyerahkan jabatan Menteri ATR/BPN kepada Nusron Wahid dan Ossy Dermawan di Kementerian ATR/BPN, Senin 21 Oktober 2024. Prosesi serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kedua pihak. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Nusron Wahid: Ada Pengusaha Punya Jutaan Hektare Tanah Negara, tapi Ada yang Sulit Cari Akses Tanah

Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid bertekad agar kementerian yang dipimpinnya bisa memberikan keadilan bagi masyarakat di bidang tanah.


Trenggono: Yang Unjuk Rasa Bukan Nelayan tapi Pelaku Usaha yang Tidak Mau Diatur

2 hari lalu

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono saat kunjungan kerja di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Trenggono: Yang Unjuk Rasa Bukan Nelayan tapi Pelaku Usaha yang Tidak Mau Diatur

Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyinggung soal unjuk rasa yang kerap terjadi. Menurutnya, aksi itu bukan dilakukan dari nelayan.


CELIOS Sebut Masyarakat Minim Dapat Manfaat dari Implementasi PSN di Era Jokowi

5 hari lalu

Warga berkumpul menyaksikan spanduk Tolak PSN Rempang Eco City dibakar orang tidak dikenal. Foto Tangkapan Layar
CELIOS Sebut Masyarakat Minim Dapat Manfaat dari Implementasi PSN di Era Jokowi

Dia berpandangan, kurang dilibatkannya Pemda dalam perencanaan PSN, terutama di kawasan industri, seperti di Morowali dan Konawe memicu masalah ganda.


Satu Tahun Beroperasi, Tiket Kereta Cepat Whoosh Terjual 5,8 Juta

5 hari lalu

Paskibraka membawa bendera Merah Putih di dekat kereta cepat Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2024. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengadakan kegiatan tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Satu Tahun Beroperasi, Tiket Kereta Cepat Whoosh Terjual 5,8 Juta

Tepat setahun beroperasi, tiket kereta cepat atau Whoosh telah terjual 5,8 juta.


Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan dari Implementasi PSN

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden
Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan dari Implementasi PSN

Pada dampak sosial, terdapat setidaknya 8 masalah dalam implementasi PSN selama 2016-2024.


KKP Pastikan Sedimentasi Morodemak Bermanfaat untuk Nelayan Pesisir

6 hari lalu

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Denny Nugroho Sugianto saat diwawancarai awak media di Perairan Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat, 11 Oktober 2024. Dok. KKP
KKP Pastikan Sedimentasi Morodemak Bermanfaat untuk Nelayan Pesisir

Sedimentasi yang terjadi di kawasan pesisir Morodemak menjadi salah satu tantangan utama bagi ekosistem laut dan aktivitas nelayan


Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo memegang bibit tebu saat akan ditanam di area PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 23 Juli 2024. Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal

Kelompok masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan, menyuarakan penolakannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate.


Tolak PSN Rempang Eco City, Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu Dideklarasikan

7 hari lalu

Masyarakat Rempang memperkuat perjuangannya bertahan menolak Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City dengan membentuk wadah bernama Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu atau Amar. Foto: Istimewa
Tolak PSN Rempang Eco City, Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu Dideklarasikan

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dinilai merampas tanah kampung halaman mereka hanya untuk kepentingan investasi.


Bank Mandiri Bersama KKP Berikan Solusi Finansial di Sektor Kelautan dan Perikanan

8 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kedua kiri) menjelaskan potensi dan peluang pasar sektor kelautan dan perikanan kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar (kedua kanan) saat acara Penanandatangan MoU kerja sama antara KKP dengan Stakeholder, Senin, 14 Oktober 2024.
Dok. Bank Mandiri
Bank Mandiri Bersama KKP Berikan Solusi Finansial di Sektor Kelautan dan Perikanan

Bank Mandiri berkomitmen mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui penyediaan layanan perbankan yang menyeluruh mulai dari pengelolaan dana, jasa perbankan atau pembiayaan, hingga pemanfaatan layanan keuangan Mandiri Group.