Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan dari Implementasi PSN

image-gnews
Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nalar Institute mengungkap bahwa pembangunan Proyek Strategis Nasional disingkat PSN dalam rentang tahun 2016-2024 di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) memberikan sejumlah dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dampak negatif tersebut diklasifikasikan ke dua aspek, yakni sosial dan lingkungan.

Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah menyebut bahwa pada dampak sosial, terdapat setidaknya delapan masalah dalam implementasi PSN. Hal itu meliputi stagnansi dan turunnya perekonomian warga dengan 58 peristiwa, konflik agraria & masalah ganti rugi lahan (20), aktivitas warga terganggu (17), terancamnya kehidupan masyarakat adat (14), ancaman kesehatan dan keselamatan (11), kesejahteraan pekerja tidak terjamin (10), bentrokan antara warga dengan aparat (10), hingga kerusakan infrastruktur publik (9).

“Misalnya di Sulawesi Tenggara yang menjadi sentral pengolahan nikel, nyatanya industri nikel tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bahkan persentase kemiskinannya meningkat dari 11,17 persen pada 2022 menjadi 11,43 di 2023. Angka ini ada di atas persentase kemiskinan nasional, yakni 9,36 persen,” jelas Ani dalam acara deminasi riset bertajuk Proyek Strategis Nasional: Kepentingan (Si)apa?: Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024 yang digelar secara daring pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Padahal, lanjut Ani, Konawe Industrial Park (IKIP) yang menggarap lahan seluas kurang lebih 3.500 hektare diharapkan dapat menggenjot hilirisasi nikel dan membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan industri nikel ini bahkan berhasil meningkatkan investasi dan ekonomi daerah bertumbuh pesat di atas rata-rata ekonomi nasional hingga mencapai 6,09 persen pada tahun 2022.

Munculnya dampak-dampak sosial ini, kata Ani, dipengaruhi oleh banyak faktor. Dia menyebut beberapa faktor yang memengaruhi penurunan perekonomian warga di antaranya alih fungsi lahan yang membuat warga kehilangan sumber utama mata pencaharian dan pencemaran air sungai yang menyulitkan para nelayan untuk mengambil ikan sehingga mengurangi pendapatan mereka.

Adapun terkait dampak negatif terhadap lingkungan, terdapat setidaknya delapan masalah imbas implementasi buruk PSN. Hal itu meliputi rusaknya ekosistem hijau di lahan gambut dan hutan dengan 25 peristiwa, diikuti pencemaran air (23), kerusakan tanah (12), pencemaran udara (12), bencana non alam seperti erosi dan peningkatan intensitas banjir (8), hingga terancamnya habitat satwa (6).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Misalnya di Kawasan Industri Ketapang yang merusak ekosistem gambut sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran. Pembebasan lahan gambut juga berkontribusi besar pada pelepasan emisi karbon. Penebangan hutan dan pengeringan lahan gambut seluas 14.505 hektare oleh PT. Mayawana Persada pada 2022-2023 mengeluarkan sekitar 797.775 metrik ton CO2 atau setara dengan 8.703.000 galon bensin yang terbakar,” jelas Ani.

Menurut paparan hasil penelitian, dampak lingkungan lain yang disebabkan pencemaran air di antaranya terjadi karena limbah hasil pengolahan tambang dan juga sedimentasi tanah. Berdasarkan hasil kajian Aliansi Sulawesi, rata-rata industri Smelter di Sulawesi tidak memiliki standar dan sistem pengelolaan limbah yang baik.23 Akibatnya, sungai, danau, dan laut tercemar limbah, bahkan beberapa sungai dan danau tercemar logam berat jenis kromium heksavalen yang melebihi ambang batas baku mutu.

Di Sumbawa Barat, PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah membuang limbah merkuri sebesar 14 ton per hari ke laut. Kejadian serupa juga terjadi di Kawasan Industri Pulau Obi yang telah mencemari tiga lokasi perairan, yakni Teluk Buli-Halmahera Timur (dekat dengan PT Antam), Teluk Weda-Halmahera Tengah (dekat dengan PT IWIP), dan Perairan Obi-Halmahera Selatan (dekat dengan Harita). Pembuangan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) di perairan tidak hanya mencemari air namun juga merusak biota laut yang hidup di dalamnya.

HATTA MUARABAGJA
Pilihan editor: Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PSN Food Estate Merauke, Doktor Supercepat Bahlil, dan Supermoon di Top 3 Tekno

46 menit lalu

Puluhan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil, aktivis Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup, dan masyarakat adat terdampak proyek PSN Merauke melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024. Dalam aksinya massa mendesak Presiden RI, Menhan, Mentan, dan Menkomarves segera menghentikan PSN Merauke, untuk pengembangan kebun tebu dan bioethanol dan proyek cetak sawah baru sejuta hektar. TEMPO/Subekti
PSN Food Estate Merauke, Doktor Supercepat Bahlil, dan Supermoon di Top 3 Tekno

Masyarakat adat Merauke keluhkan PSN food estate yang dinilai brutal. Bahlil bicara gelar doktor yang diraihnya supercepat.


Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal

23 jam lalu

Presiden Joko Widodo memegang bibit tebu saat akan ditanam di area PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 23 Juli 2024. Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal

Kelompok masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan, menyuarakan penolakannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate.


Tolak PSN Rempang Eco City, Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu Dideklarasikan

1 hari lalu

Masyarakat Rempang memperkuat perjuangannya bertahan menolak Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City dengan membentuk wadah bernama Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu atau Amar. Foto: Istimewa
Tolak PSN Rempang Eco City, Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu Dideklarasikan

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dinilai merampas tanah kampung halaman mereka hanya untuk kepentingan investasi.


Spanduk Penolakan PSN Rempang Eco City Selalu Dirusak, Warga Anggap sebagai Teror

1 hari lalu

Spanduk penolakan warga Rempang diduga dirusak orang tak dikenal. Istimewa
Spanduk Penolakan PSN Rempang Eco City Selalu Dirusak, Warga Anggap sebagai Teror

"Perusakan spanduk milik warga ini adalah bentuk teror dan sudah terjadi berulang. Kami akan cari tahu siapa pelakunya," ucap warga Rempang, Ishak.


Mengenal Awal Pengembangan BSD City yang Kini Ditetapkan Jokowi Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

6 hari lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Mengenal Awal Pengembangan BSD City yang Kini Ditetapkan Jokowi Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Jokowi menetapkan kawasan BSD di Tangerang Selatan, Banten menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus. Ini awal pengembangan BSD City.


Total Anggaran Pengadaan Lahan untuk PSN Jokowi Lewat LMAN Tembus Rp 134 Triliun

10 hari lalu

Basuki Purwadi. Dok. LMAN
Total Anggaran Pengadaan Lahan untuk PSN Jokowi Lewat LMAN Tembus Rp 134 Triliun

Anggaran untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Jokowi lewat LMAN Kementerian Keuangan mencapai Rp 134 Triliun sejak 2017


Konflik Proyek Geothermal Poco Leok, Jurnalis Floresa Jadi Korban Kekerasan Polisi

13 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
Konflik Proyek Geothermal Poco Leok, Jurnalis Floresa Jadi Korban Kekerasan Polisi

Jurnalis yang juga Pemimpin Redaksi Floresa ditangkap dan dianiaya serta isi ponselnya digeledah saat meliput unjuk rasa masyarakat adat Poco Leok.


Dorong Program Food Estate, Kementan Klaim Telah Optimasi 40 Ribu Hektare Lahan Rawa di Merauke

16 hari lalu

Proyek Food Estate Prabowo dan Jokowi di Merauke
Dorong Program Food Estate, Kementan Klaim Telah Optimasi 40 Ribu Hektare Lahan Rawa di Merauke

Kementan mengklaim telah merampungkan program optimasi lahan rawa seluas 40 ribu hektare di Merauke untuk mendorong program food estate.


Gelar Aksi di Depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Ini 10 Tuntutan di Hari Tani Nasional

23 hari lalu

Massa menggelar aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Tani Nasional ke-64 di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa, 24 September 2024. Dalam aksi ini, demonstran menyebut ada 18 bentuk kejahatan terhadap Konstitusi Agraria di Indonesia salah satunya, pemerintah yang dinilai tidak menjalankan Reforma Agraria. TEMPO/Ilham Balindra
Gelar Aksi di Depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Ini 10 Tuntutan di Hari Tani Nasional

Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (Geram Tanah) menggelar aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, sore ini dalam memperingati Hari Tani Nasional, Selasa 24 September 2024.


PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

23 hari lalu

Ribuan petani saat melakukan aksi demo memperingati  Hari Tani Nasional ke-64 di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 24 September 2024. Reforma agraria satu dekade ini justru diarahkan hanya melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang sudah timpang melalui proyek sertifikasi tanah, dan menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan atas nama proyek strategis nasional (PSN). TEMPO/Subekti.
PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

Proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Jokowi merampas 571 ribu hektare tanah rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) desak evaluasi.