TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara soal pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Publik sedang ramai membandingkan panjang jalan hasil pembangunan antar pemimpin antarperiode. Hal yang menurut saya kurang tepat," ujar Yustinus melalui akun Twitter pribadinya @prastow, Kamis, 25 Mei 2023.

Hal tersebut karena, menurutnya, pembangunan jalan adalah tentang kontinuitas. Sehingga, proses pembangunannya bertahap dan berkelanjutan.

Ia berujar tentu setiap pemimpin ingin berlomba-lomba membangun infrastruktur. "Bukan untuk kalah-menang, tetapi demi melayani rakyat, peningkatan investasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah." Hal-hal tersebut yang menurutnya akan meningkatan kesejahteraan semua warga negara.

Kondisi itu pun tercermin pada anggaran infrastruktur yang menunjukkan tren peningkatan. Pada periode 2019-2023, pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah mengeluarkan rata-rata Rp 374,2 triliun per tahunnya.

Anggaran tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. "Jumlah yang masif untuk mengejar kemajuan," cuit Stafsus Sri Mulyani tersebut.

Pada tahun 2022, tercatat anggaran infrastruktur telah terealisasi sebesar Rp 374,7 triliun (unaudited). Realisasi anggaran tersebut melalui belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 6,1 triliun, transfer ke daerah Rp 97,4 triliun, pembiayaan anggaran Rp 81,9 triliun, dan belanja kementerian/lembaga Rp 189,3 triliun.

Selanjutnya: Pembangunan jalan memiliki tahapan yang panjang...

<!--more-->

Dia berujar pembangunan jalan memiliki tahapan yang panjang, mulai dari pembebasan lahan, penyiapan badan jalan, pembangunan pondasi jalan dan pengaspalan. Karena itu, prosesnya memakan waktu yang tidak sedikit. Sehingga sangat mungkin menjadi tongkat estafet antar periode.

Ketika jalan sudah jadi pun, menurut Prastowo, belum tentu langsung tercatat pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai jalan nasional. Adapun penetapan ruas jalan menjadi jalan nasional mengacu pada kriteria teknis Peraturan Menteri PUPR Nomor 03 Tahun 2012.

Sementara yang ramai dibicarakan adalah panjang jalan nasional dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Data jalan nasional tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri PUPR, yang perubahannya disebabkan pada tiga hal. Pertama, peningkatan status jalan atau upgrade. Kedua, penurunan status jalan atau downgrade. Ketiga, pembangunan jalan baru.

"Dengan kata lain, perubahan panjang jalan nasional tidak sama dengan pembangunan jalan baru. Ada faktor perubahan status jalan yang harus diperhitungkan," tutur Prastowo.

Faktanya, ia mengungkapkan pembangunan jalan baru yaitu jalan fungsional, teraspal, terkoneksi, yang masuk Keputusan Menteri PUPR pada periode 2015-2022 tercatat 1.153 kilometer. Angka ini, termasuk dari 64 kilometer jalan baru yang tuntas pada periode sebelumnya yakni 2004-2014.

Lebih lanjut, dari total 1.217 kilometer tersebut tidak dapat dipisahkan dari 9.191 kilometer jalan nasional yang telah dibangun selama 2010-2022. "Karena sekali lagi ini adalah tentang kontinuitas. Terima kasih Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, dan para presiden sebelumnya," ujar Prastowo.

Setelah terbangun, dia menekankan tak boleh ada infrastruktur mangkrak yang malah tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dia menilai Kementerian PUPR pun senantiasa melakukan OPOR (operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi).

Selanjutnya: Untuk mendukung OPOR serta komitmen pada kontinuitas ...

<!--more-->

Untuk mendukung OPOR serta komitmen pada kontinuitas pembangunan infrastruktur, ia berujar APBN untuk Kementerian PUPR sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur sekaligus Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai pelaksana penyelenggaraan jalan juga mengalami tren kenaikan setiap tahunnya.

Tercatat anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengalami tren kenaikan. Pada 2010 tercatat anggarannya sebesar Rp 18,36 miliar, lalu terus naik hingga pada 2012 tercatat Rp 40,33 miliar. Kemudian turun pada 2013 menjadi Rp 39,30 miliar.

Selanjutnya, anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga melonjak kembali pada 2015 menjadi Rp 57,39 miliar. Namun turun drastis pada 2016 menjadi Rp 41,19 miliar. Anggaran tertinggi terdapat pada 2021 yaitu Rp 66,37 miliar. Kemudian turun pada 2022 menjadi Rp 58,14 miliar.

Sementara itu, Anies Anies Baswedan sebelumnya mengkritik pembangunan jalan era Jokowi. Ia menyebut di jaman SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Berdasarkan catatannya, 1.569 kilometer jalan tol dibangun Jokowi sejak 2014 sampai dengan saat ini. Sedangkan untuk jalan tak berbayar yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat hanya terbangun sekitar 19 ribu kilometer.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2004 sebanyak 372.928 kilometer jalan nasional dibangun pada masa awal kepemimpinan SBY sebagai presiden. Jumlah panjang jalan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu jalan negara sepanjang 34.628 kilometer, jalan provinsi 40.125 km, dan jalan kabupaten atau kota sepanjang 298.175 kilometer.

Dengan data itu, terlihat ada peningkatan sebanyak 144.825 kilometer jalan yang dibangun SBY selama 10 tahun menjadi presiden. Kemudian, data pembangunan jalan beralih ke Jokowi selama memimpin sejak 2014 sampai saat ini.

Berdasarkan data BPS terakhir pada 2021, jumlah jalan nasional yang telah dibangun pemerintah, yakni 546.116 kilometer. Ini terdiri dari jalan negara 47.017 kilometer, jalan provinsi 54.551 kilometer dan jalan kabupaten atau kota 444.548 kilometer.

Jika diakumulasikan, maka sejak 2014 memimpin Indonesia, Jokowi hanya membangun jalan nasional dengan panjang 28.363 kilometer. Meski begitu, diperkirakan total jalan nasional yang dibangun Jokowi akan bertambah mengingat belum ada data terbaru BPS pada 2022, 2023 dan 2024.

RIANI SANUSI PUTRI | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: Menteri PUPR Blak-blakan ke KPK Soal Godaan Korupsi Sangat Besar: Kalau ke Menteri Gak Bisa, ke Dirjen, lalu ke...

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini