TEMPO.CO, Jakarta - Maraknya penipuan terkait tiket konser Coldplay membuat Badan Standardisasi Nasional atau BSN merancang standarisasi mutu untuk promotor musik dan penyelenggara event di Indonesia. Langkah itu untuk mencegah terulangnya penipuan yang merugikan para konsumen atau calon penonton konser. Kabar mengenai langkah BSN ini menjadi berita terkini yang banyak dibaca di Tempo.co.

Berita lain yang banyak dibaca adalah mengenai kritik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dipersoalkan. Sebelumnya Jusuf Kalla mengkritik mengenai utang pemerintah periode Presiden Joko Widodo yang membengkak. Setiap tahun pemerintah harus membayar cicilan utang plus bunga mencapai Rp 1.000 triliun.

Berikutnya adalah mengenai JCO Indonesia yang berhasil memperoleh Sertifikat Halal. PT Sucofindo membantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam proses pembuatan hingga penyerahan Sertifikat Halal tersebut.

Lalu berita tentang Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuai sorotan dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai politik (parpol) ini merekomendasikan pembangunan IKN untuk ditunda.

Kelima adalah berita tentang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memastikan layanan penerbangan jamaah haji 2023 berjalan dengan selamat, aman, nyaman dan lancar.

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.

1. Buntut Marak Penipuan Tiket Konser Coldplay, BSN Susun Standarisasi Promotor Musik

Badan Standardisasi Nasional (BSN) berencana melakukan standarisasi mutu terhadap promotor musik atau penyelenggara event di Indonesia. Hal ini sebagai respons atas maraknya penipuan tiket konser Coldplay yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, pada 15 November 2023 mendatang.

"Baru ada kebutuhan dari masyarakat dan stakeholder, bahwa itu karena harus ada standar management event dari penyelenggaraan event di Indonesia," ujar Kepala BSN, Kukuh S. Achmad lewat keterangan tertulis pada Kamis, 25 Mei 2023.

Kukuh menjelaskan, pihaknya tengah membicarakan kebutuhan akan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap promotor event dan konser musik maupun penyelenggara event di Indonesia. Dia juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai penyelenggara pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kalau penyelenggaraan di bidang olahraga, ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora),” ucap dia.

BSN, Kukuh berujar, berharap dapat membantu pemerintah dalam mencegah sekaligus mengurangi penipuan terkait penyelenggaraan event, termasuk di kasus konser Coldplay. "Kami tugasnya kan mendukung kementerian, mereka punya aturan, regulasi di dalamnya, dan memerlukan kepastian standar itu yang kita bantu," tutur Kukuh.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Jawab Kritik Jusuf Kalla, Ekonom Ini Analogikan Utang Pemerintah ...

<!--more-->

2. Jawab Kritik Jusuf Kalla, Ekonom Ini Analogikan Utang Pemerintah dengan Utang Pribadi

Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam ikut menanggapi kritik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK soal utang pemerintah. Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan pemerintah harus membayar bayar utang dan bunga sampai seribu triliun per tahun yang merupakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka.

Pieter menjawab kritikan dengan sederhana dia menganalogikan utang negara sebagai utang pribadi. “Tahun lalu saya punya utang bank dengan cicilan Rp 25 juta per bulan. Tertinggi seumur hidup. Utang saya banyak dan tidak terbayangkan saya punya utang bank sebesar itu,” ujar dia melalui pesan pendek pada Kamis, 25 Mei 2023.

Namun, dia melanjutkan, itu bukan berarti kondisinya lebih buruk ketimbang zaman saat dia masih menjadi mahasiswa dulu. Di mana saat itu tidak punya utang tapi juga tidak punya sama sekali aset dan income atau pendapatan.

Lalu, Pieter membandingkan dengan kondisi sekarang, cicilan hanya Rp 25 juta, penghasilan Rp 100 juta. Artinya, Pieter masih memiliki pendapatan bersih senilai Rp 75 juta. “Saya cukup sejahtera. Sementara, dulu dia tidak ada hutang dan cicilan namun juga tidak punya aset serta income atau nol,” tutur Pieter.

Demikian juga dengan utang pemerintah. Menurut Pieter, jangan melihat utang dari berapa yang dibayarkan. Tapi, dia berujar, lihatlah dari berapa aset dan income, lalu, berapa nilai Produk Domestik Bruto (PDB) perekonomian Indonesia saat ini.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

3. JCO Indonesia Dapat Sertifikat Halal dari BPJPH, Sucofindo Bantu Prosesnya

JCO Indonesia berhasil memperoleh Sertifikat Halal. PT Sucofindo membantu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam proses pembuatan hingga penyerahan Sertifikat Halal tersebut.

Sertifikat Halal tersebut sebelumnya telah melalui proses pemeriksaan kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama PT Sucofindo. Selanjutnya diproses oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kemudian akan diproses penerbitan Sertifikat Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Direktur Utama PT Sucofindo Jobi Triananda memberikan dukungan penuh serta apresiasi atas Sertifikasi Halal yang telah diraih oleh JCO Indonesia.

“Kami ucapkan selamat kepada JCO Indonesia. semoga dengan diraihnya Sertifikat Halal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia dan memperluas konsumen. Sebagai LPH Utama, kami siap melayani kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk lainnya dengan cakupan lebih luas secara nasional dan internasional,” kata Jobi dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023.

Board of Director JCO Indonesia Putra Andrean mengatakan, dengan diraihnya sertifikat halal tersebut, merupakan komitmen JCO untuk memelihara transparansi dalam level tertinggi sepanjang rantai produksinya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Demokrat-PKS Vs Menteri Jokowi soal Penundaan Pembangunan IKN ...

<!--more-->

4. Demokrat-PKS Vs Menteri Jokowi soal Penundaan Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuai sorotan dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai politik (parpol) ini merekomendasikan pembangunan IKN untuk ditunda.

Lantas apa alasan kedua parpol itu merekomendasikan penundaan pembangunan IKN? Lalu, bagaimana pula respons pemerintah?

Dalam Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, pada Selasa, 23 Mei 2024, anggota Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan pembangunan infrastruktur pemerintah mestinya tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur mercusuar yang manfaatnya tidak secara langsung dirasakan masyarakat.

Pihaknya meminta pemerintah mendorong belanja negara yang bersifat result based dan memiliki multiplier effect. "Sehingga anggaran yang sifatnya nonprioritas, seperti IKN, bisa ditunda dan sebaiknya difokuskan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil di desa."

Selain itu, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik, sehingga pemerintah mesti fokus pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas.

Senada dengan Demokrat, Fraksi PKS menyarankan pemerintah menunda pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN agar anggaran yang ada dapat difokuskan untuk pemulihan daya beli masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan belanja berkeadilan lainnya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Menhub Pastikan Layanan Angkutan Jamaah Haji Aman dan Lancar

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, 24 Mei 2023 untuk memastikan layanan penerbangan jamaah haji 2023 berjalan dengan selamat, aman, nyaman dan lancar.

"Ibadah haji adalah panggilan Allah SWT, karena tidak semua orang bisa menunaikan ibadah ini. Kepada para jamaah yang berangkat, tetap semangat menjalankan ibadah dan semoga sehat selalu," ujar Budi Karya dalam keterangan resminya, Rabu 24 Mei 2023.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Udara Haji Tahun 1444 H atau 2023 M, Budi Karya memastikan kesiapan pesawat, fasilitas sarana prasarana Bandara, hingga personil yang bertugas dapat memberikan keamanan, keselamatan, dan pelayanan maksimal bagi para jemaah.

"Bagi para jemaah haji lansia, kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama menyiapkan layanan ramah lansia, sehingga para lansia lebih mudah mengakses fasilitas yang ada di bandara," ucapnya.

Adapun pada tahun ini, ada sebanyak 13 Bandara Embarkasi Haji yang telah dipersiapkan untuk angkutan Haji, termasuk Bandara Kertajati yang pada tahun ini perdana melayani embarkasi dan debarkasi haji.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Baca juga: Dugaan Upselling Donat J.Co Menjadi Pembicaraan di Media Sosial

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.