Jawab Kritik Jusuf Kalla, Ekonom Ini Analogikan Utang Pemerintah dengan Utang Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam ikut menanggapi kritik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK soal utang pemerintah. Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan pemerintah harus membayar bayar utang dan bunga sampai seribu triliun per tahun yang merupakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka.

Pieter menjawab kritikan dengan sederhana dia menganalogikan utang negara sebagai utang pribadi. “Tahun lalu saya punya utang bank dengan cicilan Rp 25 juta per bulan. Tertinggi seumur hidup. Utang saya banyak dan tidak terbayangkan saya punya utang bank sebesar itu,” ujar dia melalui pesan pendek pada Kamis, 25 Mei 2023.

Namun, dia melanjutkan, itu bukan berarti kondisinya lebih buruk ketimbang zaman saat dia masih menjadi mahasiswa dulu. Di mana saat itu tidak punya utang tapi juga tidak punya sama sekali aset dan income atau pendapatan.

Lalu, Pieter membandingkan dengan kondisi sekarang, cicilan hanya Rp 25 juta, penghasilan Rp 100 juta. Artinya, Pieter masih memiliki pendapatan bersih senilai Rp 75 juta. “Saya cukup sejahtera. Sementara, dulu dia tidak ada hutang dan cicilan namun juga tidak punya aset serta income atau nol,” tutur Pieter

Demikian juga dengan utang pemerintah. Menurut Pieter, jangan melihat utang dari berapa yang dibayarkan. Tapi, dia berujar, lihatlah dari berapa aset dan income, lalu, berapa nilai Produk Domestik Bruto (PDB) perekonomian Indonesia saat ini. 

“Saya melihat utang pemerintah saat ini dalam keadaan aman-aman saja. Tidak ada masalah dengan utang pemerintah,” ucap Pieter.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyampaikan kritiknya dalam acara milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Mei 2023. Di acara itu, dia mengingatkan beratnya persoalan bangsa yang harus dipikul di masa yang akan datang.

Sehingga, kata dia, sebelum persoalannya semakin membesar dan membahayakan bangsa, maka harus diselesaikan. Salah satunya adalah utang pemerintah. JK mengatakan berutang memang mudah dilakukan, tapi yang susah adalah membayar utang. Dia menyinggung Indonesia membutuhkan presiden yang mampu menyelesaikannya.

"Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan (presiden) yang sebenarnya adalah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya adalah yang berani untuk tampil menyelesaikan persoalan bangsa ke depan," ujar Jusuf Kalla lewat keterangan tertulis.

Jusuf Kalla menjelaskan, tingginya utang di Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Namun, dia menegaskan, utang pemerintah saat ini yakni dalam kepemimpinan Presiden Jokowi adalah yang terbesar.

"Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.

Di sisi lain, Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengakui jika undang-undang membolehkan pemerintah melakukan utang 60 persen dari pendapatan nasional. Namun, JK tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap peningkatan utang pemerintah.

Sementara, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga 30 April 2023 mencapai Rp 7.849,89 triliun dengan rasio 38,15 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Posisi utang tersebut turun dibandingkan dengan periode akhir Maret 2023 yang mencapai Rp 7.879,07 triliun.

Baca juga: Dugaan Upselling Donat J.Co Menjadi Pembicaraan di Media Sosial

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.