TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menanggapi rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung, Sumatera. Dia menilai langkah itu politis dan tidak menyelesaikan akar masalah.

Yusuf menegaskan pemeliharaan jalan telah diatur secara jelas antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota. Ia berujar pengambilalihan tanggung jawab pemerintah provinsi Lampung memang sekilas hal yang baik dan terkesan gagah, namun sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalah.

"Menurut saya pernyataan Presiden ini terkesan terburu-buru dan cenderung menjadikan kasus jalan rusak di Lampung ini sebagai komoditas politik," kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Ahad, 7 Mei 2023.

Ia menjelaskan, buruknya kondisi jalan di Lampung ini menunjukkan buruknya tata kelola anggaran Pemerintah Provinsi Lampung, di mana sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. Karena itu, langkah ambil alih yang dilakukan pemerintah pusat bukan solusi yang tepat sasaran,

Selain itu, Yusuf menilai rencana pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab jalan provinsi yang rusak seakan-akan menunjukkan tidak ada lagi jalanan nasional yang rusak. Sementara jalanan nasional inilah yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat.

Padahal faktanya, tutur Yusuf, masih banyak jalan nasional dalam kondisi rusak. Termasuk jalan nasional yang ada di Lampung. Karena itu, ia menyimpulkan sebaiknya pemerintah pusat berfokus pada akar masalah. "Jangan menjadikan kasus ini sebagai komoditas politik untuk pencitraan," ujarnya.

Yusuf berulang kali menggarisbawahi bahwa persoalan ini adalah masalah sistemik. Sebab, permasalahan di daerah, termasuk jalan rusak juga terjadi merata di semua daerah, tidak hanya Lampung saja.

Ia pun menyarankan agar pemerintah segera menyelesaikan tata kelola anggaran daerah yang sudah lama bermasalah. Terlebih, ia menilai, buruknya pengelolaan APBD tidak hanya di Pemerintah Provinsi Lampung saja, tapi hampir di semua pemerintah daerah.

Pilihan Editor: PLN Siap Suplai Daya 282 Kendaraan Listrik Delegasi KTT ASEAN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini