TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN per November 2022 telah mencapai lebih dari Rp 994,46 triliun. Dari total komitmen belanja itu, realisasinya sudah menyentuh Rp 584,59 triliun.

"Ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri," tutur Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Monitoring dan Evaluasi Inpres 2/2022 di Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Baca: Di Depan Xi Jinping, Luhut: Kereta Cepat Harus Selesai Tahun Depan, Tidak Boleh Mundur

Adapun total produk dalam negeri di e-katalog diklaim telah mencapai 2,18 juta produk. Luhut menuturkan kendati penyerapan barang dalam negeri terus meningkat, masih perlu percepatan untuk merealisasikan belanja produk dalam negeri. Saat ini realisasi belanja produk dalam negeri atau PDN oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Akan tetapi, diperlukan akselerasi realisasi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah yang baru mencapai Rp 343,29 triliun dari target Rp 400 triliun tahun ini,” kata Luhut.

Luhut menjelaskan, berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memberikan instruksi kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memanfaatkan serta memberdayakan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi melalui pengadaan barang/jasa. Tujuan instruksi ini adalah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, menciptakan supply-demand produk lokal, dan sistem pengadaan pemerintah yang efisien, transparan, serta berkelanjutan.

Luhut Ingatkan untuk Kurangi Porsi Impor

Luhut pun mendorong komitmen semua pihak untuk mengurangi belanja impor pada 2023. "Tahun depan, seluruh belanja impor maksimal 5 persen, dengan 95 persen untuk belanja PDN, atau berkisar Rp 1.002 triliun," ucapnya.

Ia yakin pengurangan porsi impor ini dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. "Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp 400 triliun saja, dapat memberi dampak ekonomi sekitar 1,6 persen hingga 1,7 persen dengan serapan 2 juta tenaga kerja. Apalagi apabila seluruh Rp 1.002 triliun untuk belanja PDN," ujarnya.

Luhut mengapresiasi capaian e-katalog yang telah menyentuh angka 2,18 juta produk, jauh melampaui target dari Presiden Jokowi sebanyak 1 juta produk pada 2022. Sedangkan target pada 2023 adalah 5 juta.

"Apresiasi khusus saya sampaikan kepada LKPP yang telah bekerja keras untuk mengkoordinir program ekatalog ini, dan seluruh 542 Pemda yang telah menayangkan produk di e-katalog lokal," kata Luhut.

Untuk itu, dari sisi regulasi, Luhut mengatakan pemerintah terus mengkaji untuk mempermudah dan mengefisienkan sistem pengadaan yang berpihak pada produk dalam negeri. Saat ini, kata dia, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik masih disusun. Jika nanti sudah disahkan, ia meyebut beleid itu akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan komitmen belanja produk dalam negeri.

Ke depannya, kata Luhut, kebijakan akan menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi untuk semua kementerian maupun lembaga.

NABILA NURSHAFIRA

Baca juga: Soal Tumpahan Minyak Montara, Luhut: Kami Akan Bela Kepentingan Rakyat Kami

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini .