Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Tumpahan Minyak Montara, Luhut: Kami Akan Bela Kepentingan Rakyat Kami

Reporter

image-gnews
Dokumentasi pencemaran laut setelah terjadi ledakan di anjungan minyak Montara, di Laut Timor, pada 21 Agustus 2009. ANTARA
Dokumentasi pencemaran laut setelah terjadi ledakan di anjungan minyak Montara, di Laut Timor, pada 21 Agustus 2009. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah akan menyelesaikan persoalan tumpahan minyak mentah Montara pada 2009. Pemerintah mendukung proses kasus ini sampai ada pertanggungjawaban dari perusahaan asal Thailand PTT Exploration and Production Australasia (PTT EP).

“Saya pikir pemerintah komitmennya jelas bahwa kami akan membela kepentingan rakyat kami. Penting buat kita semua, tidak boleh dibiarkan rakyat kita itu mendapat masalah tanpa dibela oleh pemerintah,” ujar Luhut dalam diskusi virtual melalui YouTube Kemkominfo TV pada Jumat, 1 April 2022.

Tumpahan minyak yang berasal dari ledakan di Blok Atlas Batas Laut Timor dan telah lama mencemari lingkungan sekitar masyarakat di 13 kabupaten/kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dampaknya, mata pencaharian masyarakat menjadi hilang dan kesehatan masyarakat menjadi terganggu.

Sebagai tindak lanjut, Luhut mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) menanggapi persoalan ini. Menurutnya, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan untuk segera mengatasi persoalan ini.

“Saya kira berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maka dengan ini kami menyatakan akan menyampaikan izin pemrakarsa bagi pembuatan Peraturan Presiden dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” tuturnya.

Sebelumnya langkah gugatan (class action) terhadap PTT EP dimenangkan dua kali. Pertama, Putusan Pengadilan Federal Sydney Australia pada 19 Maret 2021 oleh Hakim Pengadilan Federal David Yates. Kedua, Putusan Pengadilan yang kedua pada 25 Oktober 2021 oleh Hakim Pengadilan Federal David Yates.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan, pemerintah juga akan melakukan gugatan ke pengadilan di Jakarta terhadap PTT EP. Proses pengumpulan materi dan bukti terbaru diklaim masih sedang dilakukan.

“Langkah yang dilakukan oleh KLHK khusus dalam pengadilan domestik tentu menyusun dan membahas materi gugatan, dengan para ahli hukum dengan para ahli lingkungan, ahli ekonomi dan seterusnya,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alue mengungkapkan, estimasi nilai tuntutan atas kerusakan ekologi atas rumput laut dan biota laut di sekitar daerah terdampak sekitar Rp 21 triliun. Ditambah lagi dengan rehabilitasi kerusakan yang diperkirakan mencapai Rp 6 triliun, sehingga estimasi nilai pertanggungjawaban PTT EP kepada pemerintah Indonesia sebesar Rp 27 triliun.

Alue juga akan kumpulkan data terbaru terkait dengan economic opportunity lost dari kegiatan perikanan dan lain-lain. Untuk pemulihan lingkungan pun dinilai bakal membutuhkan waktu yang lama.

“Waktu recovery ini juga membutuhkan waktu lama, seperti proses transplantasi karang sampai mengembalikan kondisi seperti semula,” tuturnya.

Sebelumnya, PTT EP mempertimbangkan banding atas putusan pengadilan Australia terhadap tuntutan petani rumput laut Indonesia terkait kasus meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

“PTT EP AAA akan mempertimbangkan dengan bijak putusan tersebut serta jalur banding yang tersedia untuk itu,” kata General Affairs Manager PTT EP Indonesia Afiat Djajanegara dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Maret 2021.

Pengajuan banding itu dilakukan mengacu pada gugatan terhadap PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) di pengadilan Federal Australia yang diajukan oleh sekelompok petani rumput laut Indonesia. Para petani rumput laut, menuntut ganti rugi atas kerusakan tanaman rumput laut mereka yang disebabkan oleh insiden Montara pada tahun 2009 di Perairan Australia.

FAIZ ZAKI | HENDARTYO HANGGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Fakta Buku Gibran The Next President, Penulis Pernah Tulis Buku Wawancara Imajiner Anies Baswedan Presiden 2024

1 jam lalu

Tim penulis buku Ahmad Bahar memperlihatkan buku Gibran The Next President saat peluncuran di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 14 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
4 Fakta Buku Gibran The Next President, Penulis Pernah Tulis Buku Wawancara Imajiner Anies Baswedan Presiden 2024

Penulis buku Ahmad Bahar resmi meluncurkan karya bukunya berjudul Gibran The Next President di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 14 Juni 2024. Berikut fakta-faktanya.


Penulis Buku Gibran The Next President: Saya Bukan Orang Politik, Menjadi Pendukung Siapa, Dibayar Siapa

1 jam lalu

Penulis buku Ahmad Bahar meluncurkan bukunya yang berjudul Gibran The Next President di Kota Solo, Jawa Tengah, pada, Jumat (14/6).
Penulis Buku Gibran The Next President: Saya Bukan Orang Politik, Menjadi Pendukung Siapa, Dibayar Siapa

Penulis buku Ahmad Bahar meluncurkan buku berjudul Gibran The Next President. Ia mengaku bukan simpatisan maupun dibayar siapapun dalam membuatnya.


Jokowi Kirim 7 Sapi Kurban ke Solo, Berjenis Simental

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Kirim 7 Sapi Kurban ke Solo, Berjenis Simental

Presiden Jokowi menyalurkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa sapi ke tujuh tempat di Kota Solo.


Kader Hijau Muhammadiyah Desak Konsesi Tambang dari Pemerintah Ditolak: Banyak yang Tak Kompeten untuk Maksimalkan Laba

4 jam lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
Kader Hijau Muhammadiyah Desak Konsesi Tambang dari Pemerintah Ditolak: Banyak yang Tak Kompeten untuk Maksimalkan Laba

Kader Hijau Muhammadiyah meminta ormas keagamaan, khususnya PP Muhammadiyah, menolak konsesi tambang. Dinilai bertentangan dengan hasil muktamar.


Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Pemeriksaan Pegawai Dilakukan Setelah Libur Idul Adha

4 jam lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Pemeriksaan Pegawai Dilakukan Setelah Libur Idul Adha

Modus pungli di Rutan Kupang ini dengan menarik tarif Rp 2 juta sampai Rp 40 juta agar tahanan bisa bebas demi hukum.


Jokowi Resmikan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Apa Kelebihan Kawasan Ekonomi Khusus?

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai sepatu di depan tenda tempat berkemah dengan Ibu Negara Iriana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, tidak ada fasilitas khusus di tenda milik orang nomor satu di Indonesia itu. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Apa Kelebihan Kawasan Ekonomi Khusus?

Perusahaan Haji Isam usulkan KEK Setangga yang belum lama ini disahkan Jokowi. Apa keunggulan wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus?


Jokowi Sahkan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Profil Kawasan Ekonomi Khusus Itu

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Sahkan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Profil Kawasan Ekonomi Khusus Itu

Jokowi menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Setangga di Kalimantan Selatan seluas 668,3 hektare, usulan perusahaan Haji Isam.


Terpopuler Bisnis: Kerabat Jokowi di Perusahaan Milik Negara, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

10 jam lalu

Sigit Widyawan, Bagaskara Ikhlasulla Arif, dan Joko Priyambodo. FOTO/Instagram, X, dan antaranews.com
Terpopuler Bisnis: Kerabat Jokowi di Perusahaan Milik Negara, Cara Cek Sertifikat Tanah Online

Jokowi hari-hari ini disorot setelah dua kemenakannya diketahui menduduki posisi strategis di perusahaan milik negara, PT Pertamina (Persero).


Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

18 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Tokoh NU Sebut Ormas Islam Itu Punya Kemampuan Kelola Izin Tambang, Ini Alasannya

Tokoh NU menyatakan keterlibatan ormas keagamaan itu dapat mewakili masyarakat dalam pengelolaan tambang.


Politikus PDI Perjuangan Ungkap Alasan Partainya Masih di Kabinet Jokowi

19 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDI Perjuangan Ungkap Alasan Partainya Masih di Kabinet Jokowi

Politikus PDI Perjuangan Chico Hakim mengungkap alasan partainya masih bertahan di Kabinet Indonesia Maju meski kini berseberangan dengan Jokowi.