TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata setiap tahun harus mencapai 6 hingga 7 persen secara tahunan agar dapat menjadi negara maju pada 2045.

“Tapi kita tumbuh di bawah itu. Kalau kita tumbuh di bawah itu terus, secara matematik, GNI (Produk Domestik Bruto/PDB) per kapita kita di 2045 mungkin di bawah 12 ribu dolar AS dan kita akan mengikuti China mengalami middle income trap,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Senin 12 September 2022.

Pertumbuhan ekonomi secara tahunan yang mencapai 6 sampai 7 persen menurutnya merupakan potensi yang sebetulnya bisa dicapai Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada 2037 sampai 2040.

“Setelah itu kita akan masuk aging society dengan tingkat produktivitas yang menurun kecuali kita bisa menciptakan pekerjaan yang baik untuk masyarakat di atas usia 60 tahun. Ini harus dikejar atau kita terjebak sebagai negara berpendapatan menengah,” katanya.

Ia memperkirakan pada akhir 2022 pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai 4.200 dolar AS sehingga Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah ke atas.

Sebelum pandemi COVID-19 kategori ini sudah dapat tercapai, tapi Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah bawah pada 2020 akibat penyebaran pandemi yang menurunkan produktivitas masyarakat.

Bappenas pun terus merancang program yang mendukung Indonesia keluar dari middle income trap dengan didukung oleh koordinasi dari kementerian dan lembaga yang akan mengimplementasikan setiap perencanaan yang dibuat.

Suharso juga menyebut Indonesia menargetkan mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 dimana pada 2030 emisi ditargetkan berkurang 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional sehingga blended finance diusulkan dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia.

“Di Presidensi G20 Indonesia, Bappenas mengusulkan pembahasan blended finance agar diadopsi negara G20 salah satunya untuk melakukan transisi energi yang merupakan bagian capaian dari SDGs, agar bisa mengganti sumber pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih,” katanya.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini