Pekerja memasukkan gas LPG kedalam tabung 3 kg di Stasiun Pengisian Bahan Bakar LPG Makassar di kawasan Terminal BBM Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 3 Oktober 2019. Setiap hari terminal tersebut memproduksi 22 ribu tabung 3 kg berisi gas dengan kapasitas 60-70 metrik ton untuk kebutuhan warga Makassar. ANTARA FOTO/Yusran Uccang
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menanggapi wacana pemerintah menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi. Menurutnya, pemerintah harus berani membuat strategi subsidi tertutup.
“Agar subsidi ini tidak makin melambung, apalagi dampak perang (Rusia dengan Ukraina), maka pemerintah harus berani menjadikan distribusi 3 kilogram bersifat tertutup, seperti dulu,” kata Tulus saat dihubungi, Minggu, 4 April 2022.
Jika strategi itu diterapkan, maka hanya orang-orang tidak mampu saja yang berhak mendapatkannya. Sehingga tujuan awal keberadaan gas melon tersebut bisa kembali tepat sasaran.
Soal harga keekonomian yang diterapkan jika gas LPG 3 kilogram naik, Tulus belum bisa memberikan tanggapannya. “Jika ini bisa dilakukan, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga LPG 3 kg tersebut,” ujar Ketua Harian YLKI tersebut.
Tulus mengamati kebijakan subsidi gas 3 kilogram banyak penyimpangannya. Pada kenyataannya, di lapangan banyak masyarakat yang dianggap mampu justru menggunakan gas melon.
Atas pemanfaatan tersebut, kata Tulus, dampaknya juga merembet kepada subsidi pemerintah yang membengkak. Mengenai potensi penyimpangan atau kelangkaan atas kebijakan tersebut, dia mengatakan semua skenario nanti pasti ada risikonya. <!--more--> “Semua skenario ada risikonya. Tak ada yang mulus,” katanya.
Kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ikut memberi sinyal akan ada kenaikan harga gas LPG 3 kilogram. Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lebih dulu memberi sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga gas LPG 3 kilogram.
Luhut mengatakan pemerintah akan melakukan perhitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut. Meski demikian, dia tak menjelaskan lebih lanjut soal rencana itu.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga membenarkan saat ini pemerintah sedang membahas rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan gas LPG 3 Kilogram. Meski akan dinaikkan, Moeldoko menyebut pemerintah sedang menyiapkan kebijakan yang bakal menjadi bantalan kenaikan tersebut.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu