Terkini Bisnis: BRI Tanggapi Gugatan Rp 1 T, Ahok Soal Ancaman Pekerja Mogok
Reporter
Tempo.co
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Rabu, 22 Desember 2021 18:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu petang, 22 Desember 2021 dimulai dari penjelasan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI tentang gugatan seorang nasabah prioritas bernama Indah Harini senilai Rp 1 triliun kepada perseroan.
Berikutnya ada berita tentang Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanggapi ancaman mogok kerja para pekerja dan kalangan buruh lega dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan UMP.
Lalu ada berita tentang Faisal Basri yang menyebut konflik kepentingan menjadi masalah utama yang melingkupi pejabat negara dan Sri Mulyani Indrawati menilai negara yang dipimpin oleh perempuan cenderung menunjukkan kondisi yang lebih baik pada masa pandemi Covid-19 saat ini.
Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari kelima berita trending tersebut.
1. Penjelasan BRI Soal Gugatan Rp 1 Triliun oleh Nasabah karena Salah Transfer
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI angkat bicara menanggapi pemberitaan soal gugatan seorang nasabah prioritas bernama Indah Harini senilai Rp 1 triliun kepada perseroan. Gugatan ini dilayangkan terkait kasus salah transfer yang terjadi pada tahun 2019 silam.
Pemimpin Kantor Cabang Khusus BRI, Akhmad Purwakajaya, menjelaskan, pada tahun 2019, Indah telah menerima dana yang bukan haknya di rekening BRI. Nilai uang yang masuk ke rekeningnya lebih dari Rp 30 miliar.
BRI, kata Akhmad, lalu mendasarkan pada pasal 85 Undang-undang No.3 Tahun 2011 yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 5 miliar.
Simak lebih jauh tentang salah transfer di sini.
<!--more-->
2. Kata Ahok Soal Ancaman Mogok Kerja Pegawai Pertamina Tuntut Dirut Dicopot
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta direksi Pertamina segera menyelesaikan permasalahan dengan serikat pekerja yang mengancam mogok kerja 10 hari.
Ahok mengatakan telah menerima surat pemberitahuan mogok kerja yang disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Dia pun menilai bahwa masukan dari kedua belah pihak masih perlu didengarkan terlebih dahulu.
“Saat rapat komite nominasi dan remunerasi dengan Direktur SDM Pertamina dan jajarannya, kami minta Direksi untuk selesaikan dan ajak diskusi terbuka saja. Ada Ms teams yang bisa seluruh Perwira Pertiwi Pertamina untuk hadir dengarkan tuntutan yang disampaikan, dan apa jawaban Direksi. Kami minta harus adil, transparan, dan sesuai best practice,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa, 21 Desember 2021.
Simak lebih jauh tentang Pertamina di sini.
3. Anies Baswedan Naikkan Upah Minimum DKI 5,1 Persen, Buruh: Lebih Manusiawi
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia alias ASPEK Indonesia memuji keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah berani merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854.
"Atas nama pekerja di Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Anies Baswedan yang telah melakukan kajian dan perhitungan kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022, sehingga menjadi lebih manusiawi," ujar Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, dalam keterangan tertulis Ahad malam, 19 Desember 2021.
Mirah mengatakan revisi kenaikan UMP DKI 2022, dari sebelumnya hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik sebesar Rp 225.667 dari UMP tahun 2021, tentunya akan sangat didukung oleh seluruh pekerja di seluruh Indonesia.
Simak lebih jauh tentang Anies Baswedan di sini.
<!--more-->
4. Soroti Potensi Konflik Kepentingan Pejabat, Faisal Basri: Sudah Gila Negara Ini
Ekonom senior Faisal Basri mengatakan konflik kepentingan menjadi masalah utama yang melingkupi pejabat negara saat ini. Pasalnya, ia menyebut banyak pejabat negara yang merangkap fungsi sebagai bagian dari pelaku usaha.
"Sekarang ini titik nadir. Coba anda bayangkan tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah RI, Wakil Menteri merangkap Wakil Ketua Umum Kadin. Sudah gila negara ini. Jadi konflik kepentingan sudah sangat blur," ujar Faisal Basri dalam sebuah acara daring, Selasa, 21 Desember 2021.
Seperti diketahui, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia Bidang Badan Usaha Milik Negara. Selain Kartika, Faisal juga menyebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo turut menjadi pengurus teras Kadin Indonesia. Adapun Bamsoet menjabat Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
"Staf ahli Menteri BKPM Eka Sastra itu perusahaannya banyak banget juga Waketum Kadin. Pokoknya ngeri deh. Di situ akar konflik kepentingan," ujar Faisal.
Simak lebih jauh tentang Faisal Basri di sini.
5. Sri Mulyani Sebut Negara yang Dipimpin Perempuan Selama Pandemi Akan Lebih Baik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara yang dipimpin oleh perempuan cenderung menunjukkan kondisi yang lebih baik pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Pernyataan tersebut mengutip hasil riset yang diadakan University of Liverpool.
"Perempuan cenderung memberikan tambahan perspektif dalam kebijakan," kata Sri Mulyani dalam acara Capital Market Women Empowerment Forum yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu, 22 Desember 2021.
Tambahan perspektif itu, menurut Sri Mulyani, merupakan buah dari sensitivitas perempuan yang kemudian berpengaruh terhadap kualitas kebijakan. Walhasil, kebijakan yang diambil akan lebih memperhatikan soal dampak akibat Covid-19 yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki.
Simak lebih jauh tentang Sri Mulyani di sini.