Ahok juga menyinggung soal praktik-praktik bagaimana direksi BUMN bermain aman dengan melobi langsung Menteri BUMN. Sejumlah komisaris BUMN pun merupakan titipan dari kementerian.

Tak hanya itu, Ahok pun berpendapat sudah saatnya Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada, seperti sistem Temasek Singapura. "Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum pak Jokowi turun," ucapnya.

<!--more-->

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir telah memanggil Ahok ke kantornya, kemarin, 17 September 2020. Pemanggilan itu, kata Arya, dilakukan Erick untuk mengklarifikasi langsung kritik Ahok di dalam video viral tersebut.

"(Erick Thohir) menerima masukan dari Pak Ahok. Jadi pada pertemuan ini Pak Ahok menyampaikan apa yang dia lihat di Pertamina, apa saja kelemahan-kelemahan yang ada dan memberitahu semua ke Pak Menteri. Masukan itu sangat bagus diterima Pak Menteri juga," kata dia melalui pernyataan kepada awak media, Jumat, 18 September 2020.

4. Perum Peruri
Perum Peruri pun tak lepas dari kritik Ahok. Ia kesal dengan perusahaan yang sama-sama milik negara itu malah minta Pertamina membayar Rp 500 miliar untuk sistem paperless di perusahaan migas tersebut.

“Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina, itu BUMN juga,” ujar Ahok. "Itu sama saja uadah dapat Pertamina enggak mau kerja lagi, tidur sepuluh tahun, jadi ular sanca, ular piton saya bilang. Itu kan enggak masuk akal seperti ini, Anda Peruri sudah dapat Rp 10 miliar, Rp 20 miliar sudah bagus."

Baca juga: Arya Sinulingga: Masukan Ahok Sangat Bagus, Diterima Erick Thohir

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY

CAESARAKBAR

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4