Trending Bisnis: Orang Terkaya RI Surati Jokowi Hingga 340 Juta Vaksin Tak Cukup
Reporter
Tempo.co
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Minggu, 13 September 2020 06:26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Sabtu, 12 September 2020, dimulai dari orang terkaya di Indonesia Budi Hartono yang berkirim surat ke Jokowi yang di antaranya berisi penolakan pemberlakuan kembali PSBB di DKI Jakarta. Selain itu ada soal Wali Kota Bogor mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam membantu perekonomian warga jika PSBB total diberlakukan.
Ada juga soal pemerintah akan membayar sewa hotel bintang 2 dan 3 untuk keperluan isolasi mandiri hingga dukungan Menteri Airlangga atas PSBB DKI dengan melarang tempat hiburan dan bioskop dibuka. Selain itu ada soal Erwin Aksa yang menilai DKI Jakarta harus di-lockdown dan perkiraan Erick Thohir soal 340 juta dosis vaksin Covid-29 yang masih belum mencukupi kebutuhan vaksinasi massal masyarakat Indonesia.
Keenam topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya enam berita bisnis yang trending tersebut:
1. Viral, Orang Terkaya RI Budi Hartono Kirim Surat ke Jokowi Tolak PSBB
Pemilik Grup Djarum yang juga merupakan orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat itu berisi tanggapannya atas rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).
Surat tersebut diunggah dalam postingan Instagram Peter F Gontha, Mantan Duta Besar Polandia. Peter menyebutkan bahwa Budi Hartanto mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada bulan ini.
"Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020," demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu, 12 September 2020. Peter melampirkan surat itu ke dalam 6 slide.
Baca selengkapnya mengenai Budi Hartono di sini.
2. PSBB Total, Bima Arya: Warga Dipaksa di Rumah, Kita Bantu Ekonominya Bagaimana?
Wali Kota Bogor Bima Arya menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Total terhadap aktifitas ekonomi warga tanpa cukup sumber daya dan logistik tidak pas diterapkan di Kota Bogor saat ini.
<!--more-->
"Kita belajar dari PSBB yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Personel harus kuat. Pol PP kami tidak sampai 200. TNI Polri mampu atau tidak? Warga yang dipaksa di rumah itu kita bantu ekonominya bagaimana?" kata Bima, Sabtu, 12 September 2020.
Bima menuturkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD kota Bogor tidak cukup untuk membiayai perekonomian warga yang terdampak Covid dalam kaitan PSBB tersebut. "Kemudian komitmen atau tidak (warga), kan belum tentu," ujarnya.
Baca selengkapnya mengenai PSBB Total di sini.
3. Pemerintah akan Tanggung Biaya Hotel Bintang 3 untuk Isolasi Mandiri
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional(PC-PEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pemerintah untuk menanggung biaya pemanfaatan hotel bintang 2 dan 3 untuk menampung isolasi mandiri pasien Covid-19.
"Kami akan terus menambah kapasitas tempat tidur, tenaga kesehatan, dan fasilitas pendukung atau obat-obatan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis Sabtu, 12 September 2020.
Dia menuturkan, secara nasional kapasitas fasilitas kesehatan masih memadai. Hal ini tercermin dari tingkat keterisian tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU pada Rumah Sakit (RS) rujukan di 8 provinsi prioritas.
Baca selengkapnya mengenai isolasi mandiri di sini.
4. PSBB, Airlangga Dukung DKI Tidak Buka Tempat Hiburan dan Bioskop Dulu
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah pusat mendukung agar tempat hiburan dan bioskop di DKI Jakarta untuk sementara belum dibuka terlebih dahulu.
Hal tersebut adalah salah satu poin dalam rapat koordinasi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melaksanakan kembali PSBB secara total pada Senin, 14 September 2020.
<!--more-->
Dalam pertemuan tersebut pula, kebijakan ganjil-genap oleh Provinsi DKI Jakarta telah disepakati untuk tidak diberlakukan. "Karena berdasarkan data sumber penularan, Sebagian besar (62 persen) berasal dari transportasi umum," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 September 2020.
Baca selengkapnya mengenai PSBB di sini.
5. Erwin Aksa: Jakarta Harus 40 Ribu Tes Covid-19 per Hari, Mesti Lockdown
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, Erwin Aksa menilai DKI Jakarta harus menerapkan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara total. Pasalnya, tingkat penularan atau infection rate Covid-19 di wilayan ini masih tinggi.
"Jakarta harus 40 ribu tes Covid-19 per hari. Karena itu Jakarta mesti lockdown menurut saya," kata Erwin dalam diskusi virtual, Sabtu, 12 September 2020.
Secara keseluruhan nasional, kata dia, Indonesia masih tidak bisa membuka ekonomi atau kegiatan sosial begitu cepat tanpa mengontrol infection rate. Kalau infection rate bisa turunkan, baru Indonesia bisa kembali membuka ekonomi dan kegiatan sosial.
Baca selengkapnya mengenai lockdown di sini.
6. RI Bakal Dapat 340 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Belum Cukup
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan Indonesia sedikitnya bakal mendapat total sekitar 330-340 juta dosis vaksin Covid-19 mulai tahun ini hingga tahun depan.
"Insya Allah, akhir tahun ini ada 30 juta (vaksin) dan tahun depan ada 300 juta. Tetapi sebagai catatan, dari total kita dapatkan 330 juta mungkin 340 juta," ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 September 2020.
Namun demikian, Erick menilai jumlah vaksin tersebut masih belum mencukupi kebutuhan untuk melakukan vaksinasi massal masyarakat Indonesia. Sebab, proses vaksinasi memerlukan dua kali suntikan untuk setiap individu. Sehingga, jumlah tersebut baru memenuhi kebutuhan vaksinasi terhadap 170 juta orang saja.
Baca selengkapnya mengenai vaksin Covid-19 di sini.
Baca: Cerita Nasabah Jiwasraya, Duit Tak Kunjung Kembali hingga Gagal Pulang ke Korea