TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik Grup Djarum yang juga merupakan orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat itu berisi tanggapannya atas rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).
Surat tersebut diunggah dalam postingan Instagram Peter F Gontha, Mantan Duta Besar Polandia. Peter menyebutkan bahwa Budi Hartanto mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada bulan ini.
"Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020," demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu, 12 September 2020. Peter melampirkan surat itu ke dalam 6 slide.
Pemilik Grup Djarum yang juga merupakan orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi rencana Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Surat tersebut diunggah dalam postingan Instagram Peter F Gontha, Mantan Duta Besar Polandia @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu, 12 September 2020. Instagram.com
Postingan Peter Gontha itu lantas berkembang viral. Hingga berita ini ditulis, postingan soal surat Budi Hartono itu telah disukai oleh 2.765 warganet dan menuai 157 komentar.
Dalam surat itu, Budi Hartono menyampaikan ingin memberikan masukan terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB pada Senin pekan depan, 14 September 2020.
Sebelumnya Anies menyebutkan PSBB kembali diberlakukan karena semakin besarnya kasus positif Covid-19 di di DKI Jakarta dan kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.
"Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. (Bukti terlampir-Chart B-DKI Jakarta)," demikian tertulis dalam surat Budi Hartono.
Terkait kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi, menurut Budi Hartono, karena pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
Ia lalu menyarankan agar pemerintah Indonesia meniru Singapura dengan membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.
