TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemeringkat, Fitch Ratings menyematkan peringkat BBB untuk obligasi yang akan dikeluarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Peringkat BBB dengan outlook stabil tersebut diberikan seiring dengan ekspektasi dukungan yang sangat kuat dari pemerintah, sesuai Kriteria pemeringkatan Fitch terhadap perusahaan yang berelasi dengan pemerintah.

Fitch menilai status, kepemilikan, dan kendali PLN oleh Pemerintah Indonesia merupakan salah satu faktor utama pemberian peringkat tersebut. Dengan posisi tersebut, pemerintah menunjuk dewan pengurus dan manajemen seniornya, dan mengarahkan serta menyetujui investasi.

“Kami juga melihat catatan dukungan sebagai 'Sangat Kuat' dan percaya ada kemungkinan besar dukungan negara untuk PLN, yang menerima subsidi di bawah kerangka kerja yang sangat kuat sebagai imbalan untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik negara,” dikutip dari siaran pers Fitch , Senin 22 Juni 2020.

Fitch menuliskan faktor lain yang mendasari pemberian peringkat tersebut adalah rencana tambahan modal dari pemerintah yang pada tahun ini akan mencapai Rp 5 triliun. Suntikan ini diyakini akan memperkuat posisi permodalan PLN yang telah mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 6,5 triliun pada 2019. Selain itu, pemerintah saat ini juga menjamin sekitar seperempat dari total utang PLN.

<!--more-->

Fitch juga menyematkan peringkat bb+ pada Profil Kredit Mandiri atau Standalone Credit Profile(SCP) kepada PLN. Peringkat ini mencerminkan mencerminkan posisi monopoli perusahaan milik negara di sektor transmisi dan distribusi listrik di Indonesia. Posisi PLN dinilai dominan pada sektor pembangkit listrik, memiliki model bisnis berbiaya plus, dan profil keuangan yang moderat.

Di sisi lain, Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 akan berdampak terhadap penurunan penjualan listrik sekitar 10 persen pada tahun ini. PT PLN menyatakan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi hal tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan manajemen PLN adalah memangkas belanja modal dari sebelumnya Rp 80 triliun, menjadi Rp 53 triliun. Selain itu, perseroan juga akan mendapatkan bantuan likuiditas dari pemerintah sekitar Rp 48 triliun. Bantuan tersebut, di antaranya merupakan pembayaran atas piutang pemerintah terhadap PLN yang per akhir 2019 mencapai sekitar Rp 45 triliun.

Apabila terlaksana, penerbitan surat utang global oleh PLN ini akan menambah panjang rangkaian penerbitan serupa yang dilakukan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan telah dan akan menerbitkan obligasi global dengan nilai kumulatif mencapai Rp 5,6 triliun.

BISNIS