TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan program penyelamatan ekonomi nasional untuk meredam perlambatan ekonomi di tengah wabah Virus Corona alias Covid-19. Program tersebut diharapkan bisa meringankan tekanan pada pelaku usaha.

"Dengan lemahnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan terus menyiapkan stimulus untuk mengurangi dampak pandemi tidak hanya terhadap konsumsi masyarakat tetapi juga untuk memberi cushion pada perlambatan sektor riil dengan program Penyelamatan Ekonomi Nasional," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Mei 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 mencapai 2,97 persen (year-on-year/yoy). Angka ini lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,07 persen.

Angka ini pun juga lebih rendah dari akhir tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 ini mencapai minus 2,41 persen (quartal-to-quartal/qtq), lebih rendah dari triwulan IV 2019 yang minus 1,74 persen (qtq).

Masyita mengatakan rendahnya pertumbuhan ekonomi itu disebabkan perlambatan di sisi konsumsi dan investasi di kuartal I 2020 yang cukup dalam, meskipun perekonomian baru secara menyeluruh terpengaruh oleh dampak pandemi sejak bulan Maret. "Beberapa sektor sudah mulai terdampak akibat disrupsi rantai pasok dari Tiongkok sejak Februari. Bahkan, sektor pariwisata telah terpengaruh sejak Januari."

Di sisi konsumsi, Masyita melihat kontraksi terdalam terjadi pada industri pakaian dan alas kaki, transportasi, dan restoran. Dalamnya kontraksi di barang sekunder ini, sejalan dengan physical distancing dan pengurangan aktivitas penduduk.

Penurunan konsumsi di tiga komponen ini, menurut dia, akan semakin dalam di kuartal II 2020 dengan mulai diterapkannya PSBB. Sedangkan konsumsi kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman di luar restoran masih cukup terjaga tumbuh di atas 5 persen, serta sektor kesehatan justru menunjukkan peningkatan.

Masyita melihat pola konsumsi pada tahun ini pasti berubah karena pembatasan interaksi antarmanusia. Masyarakat akan memfokuskan pengeluaran pada bahan kebutuhan pokok. Sementara pengeluaran yang sifatnya tidak prioritas akan terus tertekan.

"Artinya, konsumsi yang masih dapat terjaga adalah makanan dan minuman selain restoran serta jasa kesehatan, yang proporsinya mencapai 44 persen dari konsumsi rumah tangga. Investasi juga menunjukkan kontraksi yang dalam," ujar Masyita.

Selain investasi swasta, ia mengatakan investasi pemerintah pun akan mengalami kontraksi sepanjang tahun ini karena dana proyek infrastruktur yang dialihkan pada penanganan Covid-19. Ketiga sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri juga mengalami tekanan.

Dalam estimasi pemerintah, jika pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 berada pada skenario sangat berat di -0.4 persen, tambahan pengangguran dapat mencapai 5,23 juta orang. Sejauh ini, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan daya beli dilakukan melalui bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya.

"Itu mulai diimplementasikan di kuartal 2, sesuai dengan kondisi yang dihadapi yaitu perlambatan konsumsi. Kebijakan ini diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak agar dapat menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dalam kondisi yang sangat sulit ini," tutur Masyita.