TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Logistik Indonesia menilai pemerintah terlambat dalam menyusun regulasi terkait karantina wilayah sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19). Terlambatnya kebijakan itu diakui berdampak terhadap lalu-lintas distribusi logistik.
"Karena pemerintah terlambat, daerah akhirnya membuat aturan masing-masing. Akhirnya mengganggu distribusi logistik karena aturannya berbeda-beda untuk angkutan barang," ujar Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldi Ilham Masita kepada Tempo, Senin, 30 Maret 2020.
Zaldi mengakui, saat ini ada beberapa daerah yang sudah menerapkan lockdownsehingga arus keluar-masuk barang terhambat. Ada juga daerah yang telah menutup gudang atau sorting center lantaran lebih dulu menerapkan karantina wilayah.
Ia berharap pemerintah segera mengetok kebijakan terkait karantina wilayah agar pengusaha logistik memperoleh kejelasan. Selanjutnya, Zaldi juga meminta pemerintah mengimbau maskapai penerbangan agar tidak menghentikan angkutan-angkutan logistiknya. "Banyak jadwal pesawat yang cancel karena tidak ada penumpang, akhirnya berdampak pada kargo," ucap Zaldi.
Sejumlah perkampungan sebelumnya telah mengisolasi daerahnya untuk menekan mobilisasi warga. Beberapa kampung di Sleman, Yogyakarta, misalnya, sudah melakukan karantina wilayah mandiri, menyusul banyaknya warga yang mudik dari Jabodetabek di masa pandemi virus corona.
Opsi karantina wilayah ini tengah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, salah satunya, akan mengusulkan mekanisme karantina wilayah kepada Jokowi.
"Opsi karantina wilayah akan juga diusulkan oleh Pak Menko (Luhut) ke ratas (rapat terbatas)," tutur Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, dalam pesan pendek kepada Tempo, Senin.
Di samping menyusun upaya karantina wilayah, pemerintah juga akan membahas opsi larangan mudik menjelang masa libur Lebaran 2020. Opsi ini akan diputuskan oleh Jokowi.
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan
5 jam lalu
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan
Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.
Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran
5 jam lalu
Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.
