Hadapi Covid-19, JK Disarankan Jadi Penasehat Doni Monardo

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Didik Junaedi Rachbini menyarankan agar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK ditunjuk menjadi penasehat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona atau Covid-19, Doni Monardo. Saran ini disampaikan di tengah penyebaran virus corona yang semakin meluas di tanah air.

    “Saat ini, tidak ada di istana itu, di sudut-sudutnya, di pinggir, yang lebih berpengalaman dari JK, dalam mengatasi bencana,” kata Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Didik Junaedi Rachbini, dalam diskusi online Indef di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2020.

    Hingga kemarin, Sabtu, 28 Maret 2020, jumlah kasus virus corona di Indonesia semakin meningkat. Sampai saat ini, sudah 1.155 orang yang terjangkit virus corona di Indonesia, 102 meninggal, dan 59 lainnya sembuh. Lonjakan kasus ini terjadi kurang dari satu bulan, sejak dua kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 2 Maret 2020.

    Didik pun bercerita soal kepemimpinan Jusuf Kalla kala gelombang perlambatan ekonomi terjadi pada tahun 2009. Kala itu, Didik masih menjabat sebagai anggota DPR. Di tengah situasi ini, Didik menyebut fiskal Indonesia sangat diperketat dan Jusuf Kalla langsung mengambil alih kepemimpinan.

    Saat itu, Jusuf Kalla mengumumkan DPR harus langsung rapat, agar 10 persen anggaran di kementerian dipotong, demi menghadapi perlambatan ekonomi. Kala itu, semua pimpinan komisi protes atas rencana tersebut. “Namun karena kepemimpinan yang kuat, seluruh komisi pun mengetok palu,” kata Didik.

    Walhasil, penghematan anggaran Rp 120 triliun atau 10 persen dari APBN saat itu yang sekitar Rp 1.200 triliun, dapat dilakukan. Langkah inilah yang menurut Didik, saat ini tidak ada. Memang sudah ada realokasi anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, namun eksekusi yang dilakukan masih belum maksimal.

    Saran ini disampaikan karena Didik menilai pemerintah Jokowi saat ini lambat dalam menangani virus corona. Bagi dia, ada masalah koordinasi dan kepemimpinan yang terjadi di pemerintah saat ini. Di sisi lain, kata dia, Jusuf Kalla pernah menyarankan agar Indonesia mulai melakukan lockdown.

    Sampai saat ini, pemerintah masih bersikeras belum akan ada keputusan ini lockdown. Namun, Didik tetap berharap pemerintah mengikuti saran dari Jusuf Kalla tersebut. “Enggak bisa pemerintah angkuh, tidak ada lockdown, ini masalahnya berat,” kata dia.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritimandan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah mengatakan bahwa tidak ada satupun negara yang siap menghadapi pandemi virus corona. Hal itu disampaikan terkait banyaknya kritikan terhadap pemerintah yang menilai penanganan virus lamban.

    "Pertanyaan saya, negara mana sih yang siap? Kan tidak ada yang siap. Jadi kalau ada pengamat bilang kita enggak siap, ya memang enggak pernah ada yang duga kita akan seperti ini," kata Luhut seperti dikutip Antara Selasa, 24 Maret 2020.

    Menurut Luhut, negara sebesar Amerika Serikat saja galau menghadapi pandemi virus corona. Bahkan ia menangkap AS malah meminta bantuan kepada Indonesia terkait obat malaria chloroquine yang disebut ampuh untuk pengobatan corona. 


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    DKI Tutup Sementara PTM 100 Persen di Sekolah yang Terpapar Covid-19

    Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah sekolah yang menggelar PTM 100 persen karena terpapar Covid-19. Namun sejumlah sekolah sudah kembali berkegiatan.