Hadapi Covid-19, JK Disarankan Jadi Penasehat Doni Monardo

Reporter

Editor

Rahma Tri

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Didik Junaedi Rachbini menyarankan agar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK ditunjuk menjadi penasehat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona atau Covid-19, Doni Monardo. Saran ini disampaikan di tengah penyebaran virus corona yang semakin meluas di tanah air.

“Saat ini, tidak ada di istana itu, di sudut-sudutnya, di pinggir, yang lebih berpengalaman dari JK, dalam mengatasi bencana,” kata Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Didik Junaedi Rachbini, dalam diskusi online Indef di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2020.

Hingga kemarin, Sabtu, 28 Maret 2020, jumlah kasus virus corona di Indonesia semakin meningkat. Sampai saat ini, sudah 1.155 orang yang terjangkit virus corona di Indonesia, 102 meninggal, dan 59 lainnya sembuh. Lonjakan kasus ini terjadi kurang dari satu bulan, sejak dua kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 2 Maret 2020.

Didik pun bercerita soal kepemimpinan Jusuf Kalla kala gelombang perlambatan ekonomi terjadi pada tahun 2009. Kala itu, Didik masih menjabat sebagai anggota DPR. Di tengah situasi ini, Didik menyebut fiskal Indonesia sangat diperketat dan Jusuf Kalla langsung mengambil alih kepemimpinan.

Saat itu, Jusuf Kalla mengumumkan DPR harus langsung rapat, agar 10 persen anggaran di kementerian dipotong, demi menghadapi perlambatan ekonomi. Kala itu, semua pimpinan komisi protes atas rencana tersebut. “Namun karena kepemimpinan yang kuat, seluruh komisi pun mengetok palu,” kata Didik.

Walhasil, penghematan anggaran Rp 120 triliun atau 10 persen dari APBN saat itu yang sekitar Rp 1.200 triliun, dapat dilakukan. Langkah inilah yang menurut Didik, saat ini tidak ada. Memang sudah ada realokasi anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, namun eksekusi yang dilakukan masih belum maksimal.

Saran ini disampaikan karena Didik menilai pemerintah Jokowi saat ini lambat dalam menangani virus corona. Bagi dia, ada masalah koordinasi dan kepemimpinan yang terjadi di pemerintah saat ini. Di sisi lain, kata dia, Jusuf Kalla pernah menyarankan agar Indonesia mulai melakukan lockdown.

Sampai saat ini, pemerintah masih bersikeras belum akan ada keputusan ini lockdown. Namun, Didik tetap berharap pemerintah mengikuti saran dari Jusuf Kalla tersebut. “Enggak bisa pemerintah angkuh, tidak ada lockdown, ini masalahnya berat,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritimandan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah mengatakan bahwa tidak ada satupun negara yang siap menghadapi pandemi virus corona. Hal itu disampaikan terkait banyaknya kritikan terhadap pemerintah yang menilai penanganan virus lamban.

"Pertanyaan saya, negara mana sih yang siap? Kan tidak ada yang siap. Jadi kalau ada pengamat bilang kita enggak siap, ya memang enggak pernah ada yang duga kita akan seperti ini," kata Luhut seperti dikutip Antara Selasa, 24 Maret 2020.

Menurut Luhut, negara sebesar Amerika Serikat saja galau menghadapi pandemi virus corona. Bahkan ia menangkap AS malah meminta bantuan kepada Indonesia terkait obat malaria chloroquine yang disebut ampuh untuk pengobatan corona. 






Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

4 jam lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir


Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

13 jam lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

1 hari lalu

Malaysia Cabut Wajib Masker di Pesawat

Kementerian Kesehatan Malaysia mengeluarkan kebijakan baru tidak lagi mewajibkan penumpang menggunakan masker dalam pesawat terbang.


Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

1 hari lalu

Sri Mulyani: Luka yang Disebabkan Pandemi Covid-19 ke Ekonomi Sangat Dalam

Sri Mulyani menjelaskan, masalah utama pandemi Covid-19 adalah terancamnya jiwa manusia.


Selalu Waspada Covid-19, Perhatikan Beda Gejala Batuk dan Flu Biasa

1 hari lalu

Selalu Waspada Covid-19, Perhatikan Beda Gejala Batuk dan Flu Biasa

Covid-19 dan flu memiliki gejala yang serupa, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Perlu memperhatikan perbedaannya.


Daftar 14 Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Hari Ini

2 hari lalu

Daftar 14 Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Hari Ini

Polda Metro Jaya membuka layanan Samsat Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) untuk hari ini.


Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

3 hari lalu

Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

Pemerintah Kanada mengumumkan akan segera mencabut semua pembatasan perjalanan Covid-19.


Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

3 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

3 hari lalu

Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

Pakar menjelaskan batuk kronik berkepanjangan hingga beberapa bulan dapat mengindikasikan penyintas mengalami long COVID-19.


Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

4 hari lalu

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Warga China minta para ahli epidemi berbicara dan pemerintah melakukan penelitian komprehensif dan transparan untuk meninjau kebijakan nol Covid.