Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hadapi Covid-19, JK Disarankan Jadi Penasehat Doni Monardo

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Didik Junaedi Rachbini menyarankan agar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK ditunjuk menjadi penasehat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona atau Covid-19, Doni Monardo. Saran ini disampaikan di tengah penyebaran virus corona yang semakin meluas di tanah air.

“Saat ini, tidak ada di istana itu, di sudut-sudutnya, di pinggir, yang lebih berpengalaman dari JK, dalam mengatasi bencana,” kata Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Didik Junaedi Rachbini, dalam diskusi online Indef di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2020.

Hingga kemarin, Sabtu, 28 Maret 2020, jumlah kasus virus corona di Indonesia semakin meningkat. Sampai saat ini, sudah 1.155 orang yang terjangkit virus corona di Indonesia, 102 meninggal, dan 59 lainnya sembuh. Lonjakan kasus ini terjadi kurang dari satu bulan, sejak dua kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 2 Maret 2020.

Didik pun bercerita soal kepemimpinan Jusuf Kalla kala gelombang perlambatan ekonomi terjadi pada tahun 2009. Kala itu, Didik masih menjabat sebagai anggota DPR. Di tengah situasi ini, Didik menyebut fiskal Indonesia sangat diperketat dan Jusuf Kalla langsung mengambil alih kepemimpinan.

Saat itu, Jusuf Kalla mengumumkan DPR harus langsung rapat, agar 10 persen anggaran di kementerian dipotong, demi menghadapi perlambatan ekonomi. Kala itu, semua pimpinan komisi protes atas rencana tersebut. “Namun karena kepemimpinan yang kuat, seluruh komisi pun mengetok palu,” kata Didik.

Walhasil, penghematan anggaran Rp 120 triliun atau 10 persen dari APBN saat itu yang sekitar Rp 1.200 triliun, dapat dilakukan. Langkah inilah yang menurut Didik, saat ini tidak ada. Memang sudah ada realokasi anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, namun eksekusi yang dilakukan masih belum maksimal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saran ini disampaikan karena Didik menilai pemerintah Jokowi saat ini lambat dalam menangani virus corona. Bagi dia, ada masalah koordinasi dan kepemimpinan yang terjadi di pemerintah saat ini. Di sisi lain, kata dia, Jusuf Kalla pernah menyarankan agar Indonesia mulai melakukan lockdown.

Sampai saat ini, pemerintah masih bersikeras belum akan ada keputusan ini lockdown. Namun, Didik tetap berharap pemerintah mengikuti saran dari Jusuf Kalla tersebut. “Enggak bisa pemerintah angkuh, tidak ada lockdown, ini masalahnya berat,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritimandan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah mengatakan bahwa tidak ada satupun negara yang siap menghadapi pandemi virus corona. Hal itu disampaikan terkait banyaknya kritikan terhadap pemerintah yang menilai penanganan virus lamban.

"Pertanyaan saya, negara mana sih yang siap? Kan tidak ada yang siap. Jadi kalau ada pengamat bilang kita enggak siap, ya memang enggak pernah ada yang duga kita akan seperti ini," kata Luhut seperti dikutip Antara Selasa, 24 Maret 2020.

Menurut Luhut, negara sebesar Amerika Serikat saja galau menghadapi pandemi virus corona. Bahkan ia menangkap AS malah meminta bantuan kepada Indonesia terkait obat malaria chloroquine yang disebut ampuh untuk pengobatan corona. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kadis Kesehatan Sumut dan Rekanan Ditetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan APD Covid-19 Sebesar Rp24 Miliar

5 hari lalu

Kadis Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit dan rekanannya, Robby Messa Nura menjadi tersangka korupsi penyelewengan dan mark-up pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut Tahun Anggaran 2020. Foto Istimewa
Kadis Kesehatan Sumut dan Rekanan Ditetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan APD Covid-19 Sebesar Rp24 Miliar

Diduga RAB pengadaan APD Covid-19 yang diteken Kadis Kesehatan Sumut itu tidak disusun sesuai ketentuan sehingga nilainya melambung tinggi.


Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

5 hari lalu

Kadis Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit dan rekanannya, Robby Messa Nura menjadi tersangka korupsi penyelewengan dan mark-up pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut Tahun Anggaran 2020. Foto: Istimewa
Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

Kedua tersangka bisa dijerat dengan hukuman mati karena dugaan korupsi pengadaan barang saat situasi bencana pandemi Covid-19.


Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

6 hari lalu

Tenaga medis dengan alat dan pakaian pelindung bersiap memindahkan pasien positif COVID-19 dari ruang ICU menuju ruang operasi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

Setidaknya ada 731 tenaga medis meninggal saat bertugas pandemi Covid-19, sekitar 4 tahun lalu.


4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

6 hari lalu

Petugas pemakaman beristirahat usai memakamkan sejumlah jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta, Minggu, 4 Juli 2021. Jumlah kematian akibat COVID-19 per hari Minggu 4 Juli 2021 mencapai 555 kasus, yang menjadi rekor tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

Di Jakarta, setidaknya ada dua TPU yang jadi tempat permakaman korban saat pandemi Covid-19, yakni TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.


Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

7 hari lalu

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

WHO tetapkan 11 Maret 2020 sebagai hari pertama pandemi global akibat wabah Covid-19. Kini, 4 tahun berlalu, masihkan patuhi protokol kesehatan?


Satu Keluarga Melompat dari Rooftop Apartemen, Ekonomi Keluarga Memburuk Pasca Covid-19

8 hari lalu

Tempat kejadian bunuh diri empat orang sekeluarga yang melompat dari atas apartemen Teluk Intan, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu sore, 9 Maret 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Satu Keluarga Melompat dari Rooftop Apartemen, Ekonomi Keluarga Memburuk Pasca Covid-19

Keluarga tersebut memutuskan pindah ke Solo karena unit apartemen mereka disita usai pandemi Covid-19.


Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

9 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.


Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

10 hari lalu

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa di rumahnya Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Bagus Pribadi
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.


Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

10 hari lalu

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menunjukkan surat suara pemilihan Pemilu 2024 saat menngunakan hak pilihnya di TPS 106 Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu 14 Februari 2024. Mahfud MD bersama keluarga memberikan hak suaranya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.


Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.  TEMPO/Subekti
Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.