TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia mengkritik formula penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini dijalankan pemerintah Indonesia. Lead Economist Bank Dunia, Vivi Alatas menyebut, formula penyaluran dana desa saat ini masih menciptakan ketimpangan alokasi per kapita antarwilayah penerima.

Ketimpangan terjadi antara desa dengan penduduk banyak dan sedikit. “Lalu, kebanyakan anggaran selama ini cenderung belum berdasarkan kinerja, masih berdasarkan penyerapan,” kata Vivi dalam acara diskusi Bank Dunia di SCBD, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Untuk itu, kata Vivi, Bank Dunia menyarankan agar formula penyaluran kedua dana ini bisa lebih menggunakan aspek kinerja. Sehingga, dampaknya terhadap masyarakat akan lebih terasa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam acara ini berterima kasih dengan rekomendasi dari Bank Dunia. Ia pun berjanji akan terus memperbaiki formula penyaluran dana untuk daerah ini. “Ini sangat sesuai dengan arah pemikiran pemerintah,” kata dia.

Tahun 2020 ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp 72 triliun untuk dana desa. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 70 triliun.

Namun, kata Sri Mulyani, penyaluran berbasis kinerja sebenarnya sudah dimulai pemerintah. Dari total Rp 72 triliun ini, Sri Mulyani menyebut ada dana Rp 15 triliun yang ditahan Kementerian Keuangan. “Kami keep untuk reward, kalau daerah doing the right thing," kata dia.

Dana desa ini merupakan insentif ketika sejumlah indikator pembangunan di daerah membaik. Misalnya, angka stunting turun hingga akses air bersih meningkat. Sehingga, ada daerah yang mendapat insentif lebih dari daerah lain. “Setiap itu, kami kasih skor,” kata Sri Mulyani.