Kemenkeu Terus Verifikasi Desa Fiktif Selain di Konawe

Menkeu Sri Mulyani bersama Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan kepada media usai pertemuan di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020. Pertemuan tersebut membahas kerjasama Kemenkeu dan KPK serta alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Tempo/Tony Hartawan

Tempo.Co, Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah terus melakukan penelitian dan verifikasi mengenai desa fiktif terkait penyaluran dana desa. Namun, menurut dia, garda terdepan sebenarnya adalah Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri.

"Karena punya tugas secara langsung untuk melihat daerah seperti apa. Makanya kita juga buat ketentuan dalam PMK(Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 205 bahwa yang namanya data desa itu bisa kita dapatkan langsung dari daerah," kata Primanto di gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.

Dia mengatakan Kemenkeu akan melakukan check and balance antara data yang disampaikan ke Kemendagri dan bendahara negara. Menurutnya jika ada data yang berbeda Kemenkeu akan melakukan koordinasi.

"Karena sebagai mana diketahui kemarin sudah disampaikan ibu menteri(Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) di DPD yang namanya registrasi desa yang mengeluarkan adalah Kemendagri," ujarnya.

Sebelumnya Sri Mulyani memastikan telah menghentikan penyaluran dana desa tahap 3 tahun 2019 untuk 56 desa di Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Penyaluran dana desa untuk keseluruhan 56 desa tersebut dihentikan sampai kami mendapatkan kejelasan status desa tersebut secara hukum dan fisik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

Kepada para senator, Sri Mulyani menjelaskan duduk perkara desa siluman tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, Kabupaten Konawe menetapkan pembentukan 56 desa. Namun desa tersebut baru mendapat nomor registrasi desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016.

Selepas mendapat nomor registrasi, 56 desa tersebut mulai mendapatkan alokasi dana desa pada 2017. Dalam perjalanannya, Kementerian Keuangan menyetop penyaluran dana desa tahap 3 tahun 2018 untuk 4 dari 56 desa lantaran ada persoalan di bidang administrasi. Perkara itu pun disidik oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Terakhir, Sri Mulyani mengatakan bahwa 56 desa yang tercantum dalam beleid keluaran Pemda itu secara yuridis mengalami cacat hukum. Pasalnya, Perda tersebut ternyata tidak melalui tahapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di samping itu ternyata peraturan tersebut diregistrasi sebagai aturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

HENDARTYO HANGGI | CAESAR AKBAR

 





Terkini: Harta Kekayaan Sri Mulyani, Profil Buwas hingga Pertimbangan Jokowi Perpanjang Kontrak Freeport Cs

56 menit lalu

Terkini: Harta Kekayaan Sri Mulyani, Profil Buwas hingga Pertimbangan Jokowi Perpanjang Kontrak Freeport Cs

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari harta kekayaan Sri Mulyani yang disebut-sebut masuk dalam pencalonan Gubernur BI.


Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Berapa Harta Kekayaannya?

2 jam lalu

Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Berapa Harta Kekayaannya?

Nama Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan Gubernur BI untuk menggantikan Perry Warjiyo. Berapa harta kekayaannya?


Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

4 jam lalu

Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pasar Surat Berharga Negara (SBN) melanjutkan penguatan di awal tahun 2023. Ini buktinya.


Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

5 jam lalu

Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

Sri Mulyani buka suara tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.


Terpopuler Bisnis: Kaspersky Ingatkan Bahaya Malware Anubis, Pesan Khusus Jokowi ke Buwas

7 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Kaspersky Ingatkan Bahaya Malware Anubis, Pesan Khusus Jokowi ke Buwas

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin, 31 Januari 2023, dimulai dari Kaspersky meminta masyarakat mewaspadai serangan malware.


Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

8 jam lalu

Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi.


Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, Sri Mulyani: Konsumsi Rumah Tangga Kuat, Inflasi Rendah

16 jam lalu

Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, Sri Mulyani: Konsumsi Rumah Tangga Kuat, Inflasi Rendah

Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berlanjut.


Sri Mulyani: Nilai Tukar Rupiah Menguat, Lebih Baik dari Malaysia, Filipina dan India

16 jam lalu

Sri Mulyani: Nilai Tukar Rupiah Menguat, Lebih Baik dari Malaysia, Filipina dan India

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nilai tukar rupiah menguat.


Sri Mulyani: Sistem Keuangan Triwulan Empat 2022 Terus Membaik, Tekanan Global Mereda

16 jam lalu

Sri Mulyani: Sistem Keuangan Triwulan Empat 2022 Terus Membaik, Tekanan Global Mereda

Sri Mulyani Indrawati melaporkan Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2023.


Sri Mulyani Buka Suara Soal Isu Menjadi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

17 jam lalu

Sri Mulyani Buka Suara Soal Isu Menjadi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

Sri Mulyani Indrawati buka suara soal isu yang beredar mengenai dirinya yang dikabarkan akan menjadi jadi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru.